DISKUSI POLITIK - Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), bersama Centre Strategic and International Studies (CSIS) menggelar acara Diskusi Publik “Menakar Politik Identitas dan Pilkada 2018”, diKampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor.

BOGOR (Bisnis Jakarta) – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), bersama Centre Strategic and International Studies (CSIS), belum lama ini di Bogor menggelar acara Diskusi Publik dengan tema “Menakar Politik Identitas dan Pilkada 2018”, di Ruang Sidang PSP3, Kampus IPB Baranangsiang, Kota Bogor.

Sekretaris PSP3 IPB, Dr. Suprehatin mengatakan, saat ini ada 171 pilkada serentak yang digelar di tanah air dengan jumlah pemilih mencapai 150 juta orang.

“Kami di PPSP3 IPB ingin mahasiswa selaku agent of change ini melek (mengerti) tentang perkembangan dunia dan politik di Indonesia saat ini,” kata Dr. Spehatin.

Berdasarkan survey yang baru-baru ini dilakukan, terungkap dari 600 reponden mahasiswa, ternyata hanya 5,9 persen yang mengaku tertarik untuk membicarakan politik.

“Bicara politik tak perlu punya ilmunya, yang penting adalah terbangunnya awareness mahasiswa terhadap bidang politik. Kita ingin membuat generasi baru calon pemimpin masa depan ini melek politik. Miris sekali kalau para calon pemimpin seperti mahasiswa saja sekarang ini sudah enggan bicara politik. Ini kan sangat berbahaya untuk sebuah Negara demokrasi seperti Indonesia ke depan,” pringatnya.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat, mengatakan bahwa topik diskusi ini menarik karena terkait dengan politik identitas. Menurutnya negara maju pun masih berkutat dengan politik identitas. Pemilih masih melihat sosok kandidat yang bertarung.

Politik identitas merupakan sebuah keniscayaan politik, sehingga dibutuhkan kanalisasi agar tidak muncul secara ekstrim. Secara keseluruhan, hasil diskusi merekomendasikan beberapa kanal politik identitas yang ditawarkan dalam diskusi publik ini. Yakni penguatan pranata dan kearifan lokal sebagai simbol pemersatu komunitas, dorongan netralitas tokoh agama dan budaya dalam pilkada, larangan penggunaan rumah ibadah dan fasilitas publik untuk praktek politik sektarian, penguatan institusi-institusi pelaksana pilkada dalam menangani gejala politik identitas yang ekstrim, serta penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada.

Sementara masih pada kesempatan yang sama Kepala PSP3 IPB, Dr. Sofyan Sjaf, menegaskan bahwa dominasi etnisitas masih menjadi salah satu faktor penting untuk masa depan politik Indonesia. Politik Etnik akan bersinggungan secara antagonis dengan praktek politik pilkada yang muncul secara biner dalam dua kutub, yakni  konflik dan re-integrasi. Setiap pilkada di Indonesia selalu dimulai dengan konflik pada masa kampanye dan upaya re-integrasi pasca pilkada.

“CSIS sendiri telah melakukan riset di 3 lokasi yang mengalami gejolak konflik etnis dan potensi radikalisme yakni, Bogor, Palangkaraya, dan Ambon. Terdapat dua isu potensial yang bakal muncul di pilkada 2018 yakni isu agama 68,3% dan isu etnis 11,2 % sebagaimana dipotret di Kota Bogor,” paparnya. (bas)