JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk terus mencari korban yang hilang, melakukan reformasi pada peraturan yang berlaku, dan melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait apabila ada suatu pelanggaran peraturan yang dilakukan. Hal tersebut dikatakan Menhub di Posko Nasional Angkutan Lebaran di Jakarta, Rabu (20/6).

Sampai saat ini, kata Menhub, pemerintah beserta stakeholder terkait seperti Basarnas, KNKT, Kepolisian, TNI, dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sudah melakukan pembagian tugas dengan membentuk beberapa tim untuk menangani kecelakaan ini. “Saya sampaikan kami ada beberapa tim, diantaranya ada tim pencarian itu dibawah Basarnas, tim penelusuran itu dibawah KNKT. Ketua KNKT masih di sana, besok saya akan temui dan kita akan diskusi lebih detail,” jelas Menhub.

Penanganan musibah KM Sinar Bangun akan dilakukan selama 7 hari, dan akan ditambahkan tiga hari lagi jika memang dirasakan kurang cukup. Di lokasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun sudah menyiapkan dapur umum. “Penanganan ini akan kami lakukan selama 7 hari, jika dianggap diperlukan akan ditambah lagi 3 hari,” imbuh Menhub.

Sementara itu, sejauh ini dilaporkan bahwa total korban kecelakaan kapal yang sudah ditemukan sebanyak 22 orang, sebanyak 4 korban meninggal dunia. “Korban yang diselamatkan 21 orang, meninggal dunia 3 orang dan sedang dilakukan indentifikasi oleh Polda Sumut,” jelas Menhub.

Budi menambahkan, penanganan pasca kecelakaan yang dilakukan adalah peningkatan kualitas keselamatan seluruh operator kapal motor pelayaran di Danau Toba, pemberian 5.000 life jacket dari Kementerian Perhubungan kepada operator kapal motor, melakukan audit keselamatan terhadap semua kapal yang beroperasi di Danau Toba, melakukan renovasi kualitas dermaga dan infrastruktur pada 5 dermaga di Danau Toba yaitu di Dermaga Ambarita, Ajibata, Simanindo, Tigaras, dan Muara.

Menyusul kejadian kecelakaan yang terjadi, saat ini kapal-kapal yang berlayar di Danau Toba belum diperbolehkan berlayar sampai dengan aspek keselamatan terpenuhi. Kecuali Kapal Roro Sumut 1 dan Sumut 2. “Sampai saat ini kapal belum diperbolehkan berlayar sampai dengan aspek keselamatan terpenuhi. Kecuali Kapal Roro Sumut 1 dan Sumut 2 untuk kegunaan pertolongan,” tambah Menhub.

Dalam kesempatan ini, Menteri Perhubungan didampingi antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, serta Kepala Basarnas Muhammad Syaugi. (son)