JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengklaim paling banyak memenangkan kadernya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan apabila hanya dilihat dari angka kemenangan, PDI-P hanya menang di enam provinsi, masih kalah dari sejumlah partai lain.

Namun, partai lain yang menang dalam jumlah besar di Pilgub itu, tidak mengusung kadernya sendiri. Bagi PDI Perjuangan, persoalan ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi rujukan keberhasilan partai dalam membangun kaderisasi partainya.

“Dalam konteks itu, kami berhasil melawan pragmatisme mengambil sembarang tokoh yang tidak jelas asal usul ideologi dan komitmennya, dan PDI Perjuangan kukuh mengajukan kader untuk maju Pilkada,” tegas Hasto Kristiyanto saat menggelar konferensi pers terkait hasil Pilkada Serentak 2018 di Kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Pada konferensi tersebut Hasto didampingi Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo, kader PDIP yang berhasil memenangkan Pilgub Jawa Tengah dan Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPP PDIP Arif Wibowo.

Hasto menambahkan, apabila ukuran sukses sebuah partai dalam Pilkada hanya dilihat sekedar menang kalah, tentu PDI Perjuangan akan mengusung figure yang elektabilitasnya paling tinggi, tidak harus memperhatikan apakah itu kader atau bukan, dan bagaimana komitmen ideologinya.

“Tetapi, sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sangat memperhatikan bagaimana aspek kepemimpinan ke depannya setelah terpilih menjadi kepala daerah,” imbuhnya. Komitmen kaderisasi yang satu tarikan nafas dengan mekanisme pengusungan calon di Pilkada melalui sekolah partai yang dibangun, bisa ditunjukkan dengan banyaknya kepala daerah berprestasi.

Hasto menyebut sukses kaderisasi itu bisa dibuktikan oleh prestasi kepala daerah seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Baggai Herwin Yatim, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, serta Bupati Kudus Mustofa.

Bahkan, di tingkat nasional, PDIP telah menunjuk kader seperti Joko Widodo untuk memimpin negeri ini dengan program kerakyatan yang telah disiapkan partai sungguh-sungguh dijalankan. “Seperti kepemimpinan Presiden Jokowi, dimana mayoritas program-program Perjuangan Partai benar-benar dijalankan pemerintah saat ini,” ujarnya.

Termasuk program yang telah dikonsep PDIP sejak tahun 2008, ketika Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo. “Sehingga ketika menjadi Presiden, berhasil melaksanakan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Jokowi adalah contoh kader yang dipersiapkan sejak lama,” sebutnya.

Hasto pun menampilkan tabel yang menunjukkan perbandingan menangnya kader PDI-P dan partai lain berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Dari 17 pilgub yang digelar, PDIP menang di 6 provinsi dan 4 provinsi di antaranya merupakan dari kader sendiri dengan total perolehan sebanyak 35%.

PDI-P memenangkan empat kadernya sebagai gubernur, yaitu Ganjar Pranowo (Jawa Tengah), I Wayan Koster (Bali), Jhon Wempi Wetipo (Papua) dan Murad Ismail (Maluku). Untuk posisi wakil ketua ada tiga kader PDI-P juga menang sebagai calon wakil gubernur, yakni Barnabas Orno (Maluku), Al Yasin Ali (Maluku Utara), Cokorda Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) dari Bali.

Hasto pun mengurai kemenangan partai yang benar-benar mengusung kadernya sendiri. Dua partai setelah PDIP berhasil memenangkan kadernya menjadi gubernur yaitu Partai NasDem dan PKS masing-masing tiga kader. Non partai 2 berhasil menjadi Gubernur.

Untuk PPP yang disebut-sebut berada di rangking teratas sebagai partai yang banyak memenangani pilkada ternyata hanya 1 saja yang benar menjadikan kadernya sebagai gubernur. Jumlah itu sama dengan Golkar, PAN, PKB dan PKPI yang berhasil menjadikan kadernya sebagai gubernur. Untuk Partai Gerindra dan Partai Demokrat bahkan tidak ada sama sekali kadernya menjadi gubernur alias nol.

Sedangkan untuk posisi wakil gubernur justru diisi oleh non partai dengan perolehan 4 posisi gubernur. PDIP dan Golkar 3, PPP 2. Partai NasDem, PKS, PKB, Demokrat dan Perindo masing-masing berhasil menjadikan kadernya menjadi wakil gubernur. Sedangkan Partai Gerindra kembali tidak berhasil menjadikan kadernya menduduki posisi wakil gubernur.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, Hasto menjelaskan dari 154 pilkada yang digelar, PDIP ikut di 151 pilkada. Dari jumlah itu, sebanyak 91 kemenangan atau 61 % kemenangan. Dari jumlah kemenangan itu, PDIP berhasil menjadikan 33 kadernya sebagai walikota/bupati, dan 38 kadernya sebagai wakil walikota/bupati.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pareira mengatakan politik klaim pilkada tidak bisa dijadikan rujukan suksesnya partai dalam membangun kaderisasi partainya. “Klaim yang diajukan PDIP adalah klaim kualitatif. Yang menang dipersiapkan oleh partai menjadi pemimpin. Jadi kalau kami pesta kemenangan. Itu benar-benar pesta kemenangan dari rakyat,” katanya. Ia pun mencontoh kemenangan Ridwan Kamil (Kang Emil) dalam Pilgub Jawa Barat. Dalam beberapa kali kesempatan, Kang Emil selalu menyatakan bahwa dirinya adalah non partisan.

“Jadi kalau ada partai yang klaim. Tidak bisa dijadikan ukuran suksesnya partai karena bukan kader partai,” ujarnya. (har)