TOD Harus Terintegrasi Dengan Antarmoda

    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-

    Setelah kebijakan ganjil-genap diperluas, pemerintah berencana mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di Jabodetabek. Hal ini sebagai upaya jangka panjang menekan penggunaan kendaraan pribadi. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap masyarakat beralih ke angkutan massal seperti Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), dan sebagainya.

    Ketua Yayasan Masyarakat Infrastruktur Indonesia & Infrastructure Partnership and Knowledge Center Ir. Harun Al-Rasyid Lubis, Ph.D. menilai,  pembangunan kawasan berorientasi transit oleh pemerintah dapat mengurangi pengguna kendaraan pribadi, jika sarana TOD menjamin kenyamanan warga. "Jika TOD dikembangkan di daerah pinggiran atau daerah penyangga ibu kota yang arahnya ke dalam kota, saya kira hal itu dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selama sarana yang disediakan menjamin kenyamanan," katanya disela-sela diskusi terbatas Multistakeholders tentang Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta, Selasa (4/9).

    Diskusi bertajuk Strategi dan Kebijakan Penunjang TOD sedianya menghadirkan Menteri Agraria & Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan A Djalil, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Dirjen Tata Ruang Kementrian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, Dirjen Penyediaan
    Perumahan Khalawi, Dirut PT KAI Edi Sukmoro, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono, dan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar.

    Pemerintah sendiri menargetkan 1,2 juta orang berpindah dari kendaraan pribadi ke kereta ringan (LRT), saat sudah beroperasi. Menurut Harun, hal itu bisa saja terjadi jika sarana dan prasarana pendukung seperti ruang tunggu, terminal dan akses untuk mencapainya mudah dan nyaman.

    Harun menambahkan, sedikit banyaknya jumlah masyarakat yang beralih tergantung jumlah penduduk dan wilayah yang dilayani. "TOD seharusnya dapat mengintegrasikan antarmoda. Jika ini bisa diwujudkan, tentu akan semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum," jelasnya.
     
    Upaya mengajak warga beralih ke angkutan umum akan semakin efektif tergantung dengan jaringan pada simpul dan daerah pelayanan. "Kemungkinan yang berpindah dengan adanya TOD ini, kita anggap saja sekitar 20 sampai 30% dari perjalanan warga Jabodetabek yang mencapai 50 juta perjalanan," katanya.
     
    Di satu sisi, Harun menilai manfaat TOD cukup besar. Selain dapat mengatasi masalah lalu lintas, juga berpotensi menumbuhkan perekonomian kawasan. Ke depan akan terjadi redistribusi fungsi, menjadikan wilayah luar jakarta sebagai kawasan bisnis, perkantoran dan sebagainya. "Manfaatnya sangat banyak, multifungsi. Bisa dikembangkan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, atau kegiatan publik lainnya. Dengan model mixed used, orang bisa merasakan membeli apartemen hadiahnya kereta api karena (akses) bisa langsung kereta api," jelasnya.

    Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR M. Yusuf msngatakan, idealnya dalam TOD juga memikirkan jarak yang pas dan tepat dengan angkutan umum. Pembangunannya juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian di suatu TOD. "Sesuai peraturan minimal 20 persen dari total area hunian termasuk TOD adalah untuk MBR," ungkap Yusuf.

    Dia berharap peran serta pelaku usaha untuk membantu pemerintah dalam membangun hunian dan pemukiman yang dapat memberikan kemudahan dan terciptanya keterhubungan antara tempat tinggal, angkutan umum, dan pusat keramaian. "Harus kami akui saat ini pemerintah baru mampu membangun 250 ribu rumah setiap tahunnya. Butuh dukungan swasta dan dengan TOD bisa menjadi terwujud," tutur dia.

    Hal senada diungkapkan Kadis Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah. Menurut Andri, membuat TOD terintegrasi dengan moda lainnya haruslah dibahas secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia memastikan, tidak sulit untuk membangun TOD jika punya komitmen yang sama. (son)