BPPK Kemenlu-UBL Sepakat Implementasikan Tridarma

    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Universitas Budi Luhur (UBL) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi. Penandatanganan MoU dilakukan di Jakarta, Rabu (5/9).

    Kerjasama ditandatangani Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Dr. Siswo Prawono dan  Rektor Universitas Budi Luhur Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Didik Sulistyanto. Hadir antara lain Direktur Bidang Promosi dan Kerjasama, (Sunten Z. Manurung S.H.,) Dekan FISIP (Fahlesa Munabari, Ph.D.), Ketua Prodi Hubungan Internasional (Elistania, M.Si.), Sekretaris Prodi Hubungan Internasional (Vivi Pusvitasary, M.Si.) dan Kepala Sekretariat FISIP (Suryadi Wardiana, M.I.Kom.).

    Didik Sulistyanto menjelaskan, sebagaimana Instruksi Presiden  Joko Widodo bahwa perundingan I-EFTA-CEPA merupakan salah satu percepatan perundingan yang ditargetkan selesai tahun 2018 untuk meningkatkan ekspor sekaligus menarik investasi masuk ke Indonesia

    Berkaitan dengan isu-isu I-EFTA-CEPA di bawah naungan Pusat P2K2 Amerika dan Eropa, kata Didik, termasuk dalam materi mata kuliah Ekonomi Politik Internasional yang terdapat dalam kurikulum Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, dan hal itu dipandang perlunya kerja sama dalam pengembangan penelitian terkait peluang dan tantangan I-EFTA-CEPA bagi Indonesia,.

    Mengusung tema kerjasama dengan judul penelitian “Strategi dalam Mengoptimalkan Implementasi Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EFTA CEPA)”, MoU ini dilakukan dalam rangka meraih pencapaian bersama, komprehensif, dan efektif. "Kami berharap agar kerjasama dapat terjalin antara Prodi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur dengan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri," papar Didik.

    Sebagaimana diketahui, bahwa Indonesia dan negara-negara anggota EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein) telah menyelesaikan perundingan intersesi (I-EFTA CEPA) di Jakarta, 10-12 Januari 2018. Isu-isu yang dirundingkan pada pertemuan tersebut antara lain adalah perdagangan barang, perdagangan jasa, ketentuan asal barang, bea cukai, dan fasilitasi perdagangan. (son)