Bantuan Korban Gempa Lombok dan Bali dari Kemenag dari Urunan hingga Pengalihan Pos Anggaran

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan hingga saat ini pihaknya masih memperjuangkan kepada Kementerian Keuangan agar anggaran yang tidak terserap untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dapat dialihkan untuk korban gempa Lombok dan Bali.

Penegasan disampaikan Lukman Hakim Saifuddin menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi VIII DPR terkait bantuan anggaran yang diberikan Kemenag untuk gempa bumi Lombok dan Bali dalam rapat kerja di ruang Komisi VIII DPR, Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut Lukman, untuk tahun 2018 pihaknya telah menganggarkan pembangunan UIII sebesar Rp 548 miliar, tetapi kemungkinan tidak terserap seluruhnya karena waktunya yang tidak memungkinkan. “Karenanya kami sedang memperjuangkan kepada Kementerian Keuangan untuk yang Rp 200 miiar itu untuk Lombok dan Bali,” katanya.

Lukman mengatakan Kementerian Agama menginisiasi tiga pola bantuan untuk mencari sumber keuangan penanganan gempa bumi di Lombok dan Bali. Selain mengalihkan dana dari pembangunan UIII, ada dua inisiasi lagi yang sudah dilakukan dan sudah diserahkan.

Sumber dana itu berasal dari urunan yang sifatnya spontanitas dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenang di seluruh Indonesia. Dari penggalangan dana itu terkumpul donasi sebesar Rp 12,9 miliar.

Selain itu, ada juga bantuan Kemenag untuk korban gempa Lombok dan Bali yang diambil dari revisi DIPA Tahun 2018. “Saya perintah semua satker dari pusat, adakah yang bisa disisir untuk dialihkan kepada korban bencana. Kemudian terkumpul Rp 22 miliar,”tegasnya.

Kemenag, menurut Lukman telah menyalurkan berbagai macam bantua di lingkup kementeriannya melalui posko-posko yang mereka bangun. Dana-dana itu terutama diperuntukan bagi keluarga korban ASN di lingkup Kemenag dan merehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak.

“Jadi itulah yang kami lakukan, tentu termasuk rehabilitasi lainnya, ada Pura dan ada macam-macam sarana lain yang berada di bawah Kementerian Agama,” sebutnya.

Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya mengakui keterbatasan dana Bimas Hindu sehingga tidak dapat memberikan sumbangan materi dalam jumlah besar.

“Tahun 2019, ada dalam DIPA itu dianggarkan 1 miliar. Saya sudah perintahkan supaya diubah dialihkan untuk korban Lombok dan Bali. Tapi ternyata kesulitan, karena kita akan mengadakan dua iven nasional tahun depan, sehingga sebagian besar dananya ketarik ke sana,” kata Widnya.

Oleh karena itu, dia mengaku bersyukur dengan banyak inisiasi yang dilakukan Kemenang untuk mencari sumber dana bagi korban gempa Lombok dan Bali termasuk adanya urunan yang besarnya mencapai Rp 12,9 miliar.

“Tapi khusus untuk rehabilitasi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, kita sudah anggarkan Rp 4 miliar. Untuk STAH Mataram dianggarkan besar karena memiliki dampak kerusakan paling parah,” katanya. (har)