DEPOK (Bisnis Jakarta) – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum, mengimbau warga Depok untuk segera mengurus kepemilikan hak tanahnya kepada instansi terkait. Imbauan ini dilakukannya, sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas target nasional, tujuh juta sertifikat tanah di tahun 2018.

“Kami mengimbau kepada warga Depok segera mengurus hak kepemilikan tanahnya kepada pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat Kota Depok. Dengan memiliki sertifikat tanah, akan banyak sekali manfaat yang dirasakan warga,” katanya, di Lapangan RRI, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Dikatakannya, bidang tanah yang dimiliki baik oleh masyarakat atau pengusaha yang belum terdaftar, akan berdampak pada kepastian hukum atas aset tanahnya. Menurutnya, kepemilikan tanah yang belum terlegalisasi rentan terhadap persengketaan.

“Selain itu, aset yang sudah disertifikasi juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi,” katanya.

Senada dengan imbauan tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris juga berharap, warga Depok mendukung program sertifikasi tanah ini. Menurutnya, semakin banyak warga Depok yang memiliki sertifikat tanah, akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah.

“Tentunya kalau sudah memiliki sertifikat tanah, insya Allah rajin membayar pajaknya. Ini yang kami harapkan, semoga menjadi bagian dari amal saleh kita semuanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak empat ribu warga Depok hari ini diberikan sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (RI). Jumlah kepemilikan hak tanah akan terus bertambah, seiring dengan percepatan pengurusan pembuatan sertifikat yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo.

Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan A Djalil memperkirakan, di Kota Depok terdapat sekitar 607 ribu bidang tanah. Dari jumlah tersebut, sekitar 455 ribu bidang sudah terdaftar di kementerian.

“Sisanya, sekitar 152 ribu bidang lagi yang harus kami selesaikan. Target dari Bapak Jokowi, pada tahun 2020 mendatang semua bidang tanah di Kota Depok sudah bersertifikat,” katanya, Kamis (27/09).

Sofyan menambahkan, tahun 2018, Kota Depok mendapatkan jatah sebanyak 30 ribu sertifikat tanah untuk rakyat. Tahun depan, imbuhnya, pihaknya menargetkan penyelesaian sertifikat sebanyak 60 ribu.

“Namun, tidak menutup kemungkinan dengan kontribusi dari pemerintah daerah, bisa kita maksimalkan hingga 100 ribu sertifikat. Dengan demikian, di tahun 2020 kami tinggal menyelesaikan sekitar 22 ribu sertifikat,” katanya. (jif)