Perubahan Kebijakan Tata Kelola Harga BBM Tak Langgar Konstitusi

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Satya Wira Yudha memastikan tidak ada konstitusi yang dilanggar pemerintah terkait perubahan tata kelola harga harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah saat ini.

Penegasan disampaikan Satya dalam diskusi bertajuk ‘Fluktuasi Harga BBM, sesuai Konstitusi?’ di kompleks parlemen, Senaya, Jakarta, Senin (15/10).

“Dilanggar itu kalau harga BBM semuanya diserahkan sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Saat ini harga BBM sudah 80 dollar AS, tapi pemerintah tetap menjualnya seharga sekitar Rp 38 dollar AS. Artinya itu merugi dan kerugian ditanggung PT. Pertamina, dan ditutupi dari harga BBM non subsidi,” jelas Satya.

Diakui Satya, subsidi tetap ada. Hanya tidak dalam bentuk harga BBM, melainkan dialihkan ke BPJS Kesehatan, pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain-lain. Evaluasi itu tidak dilakukan lagi sejak pertengahan 2017 sampai hari ini.

Karena itu dia merasa heran, kalau ada anggota DPR RI yang terkejut dengan kenaikan sekaligus tidak diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut. “Jadi, perubahan kenaikan itu sudah diatur, mekanismenya setiap tiga bulan, dan tidak bertentangan dengan konstitusi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Satya mengatakan masalah kenaikkan harga BBM merupakan hak domain pemerintah. Karena itu, pemerintah punya cara tersendiri dalam mengelola BUMN terkait naik dan tidaknya harga BBM.

“Negara dengan berbagai kewenangannya, punya kajian sendiri. Kita tidak perlu masuk ke dalam ranah itu,” kata Satya yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri.

Disinggung soal dugaan penyelundupan BBM jenis Premium ke luar negeri, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengaku agak sulit kejadian tersebut. Karena negara-negara Asean tidak lagi menggunakan Premiun (BBM RON 88). “Kecil kemungkinan penyelundupan terjadi, negara lain tak pakai lagi Premium,” ujarnya.

Lebih jauh kata Satya, Filiphina dan Vietnam juga telah menghentikan penjualan BBM RON 81 dan 88, sejak 2013 dan 2014 lalu. Bahkan negara- negara tetangga seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja sekalipun tidak lagi menggunakan RON 88. “Malaysia juga tidak lagi. Kalau diselundupkan ke Singapura, ya tidak laku,” ucapnya.

Yang jelas, kata Satya, pemerintah punya hak kelola Pertamina. Selama kenaikkan harga BBM Premium mempengaruhi daya beli masyarakat, makanya tidak jadi dinaikkan harganya.

“Jadi di sinilah, Pertamina mendapat perhatian pemerintah, dengan cara memberi kewenangan untuk Blok Rokan dan Mahakam. Sehingga membuat Pertamina makin kuat,” tegasnya.

Terkait kekhawatiran melemahnya kurs rupiah, lanjut Satya, sejak lama Indonesia menganut rezim defisit, yakni selalu mengandalkan utang. Namun defisitnya itu tidak boleh melebihi 3%. “Makanya, ini gaya pengelolaan saja, karena ini memang sejak zaman Pak Harto,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia) Ferdinan Hutahaean menyindir pemerintahan Jokowi–JK ini tidak konsisten dengan aturan tersebut.

“Sejak revisi Perpres 191 tahun 2014 itu tidak dijalankan. Dan, kini saat harga BBM dunia naik baru panik, meski ditunda kenaikannya. Seharusnya subsidi masuk ke APBN, sehingga kerugian akibat kenaikan itu tidak ditanggung Pertamina,” kata Ferdinan yang juga Politisi dari Partai Demokrat.

Menurut Ferdinan, mekanisme kenaikan per 3 bulan itu tidak dilakukan. Pemerintah baru panik saat harga BBM dunia naik, berbarengan rupiah melemah terhadap dollar AS. “Sehingga harga BBM jauh di atas subsidi dan Pertamina makin berat bebannya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ferdinan menjelaskan sebelumnya Pertamina mematok harga BBM jenis premium Rp 6.500/liter, tapi sekarang harga keekonomiannya sudah mencapi Rp 9. 800/liter. “Anehnya lalu BBM jenis premium langka dimana-mana. Apakah, ini strategi Pertamina untuk meringankan beban kenaikan harga tersebut?” gugat dia.

Karena itu dia meminta pemerintah tidak membiarkan beban Pertamina itu secara terus-menerus. Sebab, Pertamina bisa bangkrut alias collaps. Sehingga saat ini beban utang yang harus ditanggung mencapai Rp 150 triliun, sepertiga aset Pertamina. (har)