BNI Hentikan Kredit Baru Konsumen Properti Meikarta

    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    BNI memutuskan untuk menghentikan kucuran kredit baru properti bagi konsumen Meikarta. Kebijakan tersebut diambil karena terhambatnya pembangunan hunian di megaproyek Meikarta menyusul ditetapkannya sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terlibat kasus suap.

    Direktur Bisnis Ritel BNI Tambok PS Simanjuntak saat paparan kinerja di Jakarta, Kamis (18/10) sore mengatakan, BNI juga mengikuti perkembangan terkini proyek Meikarta. "Yang mau ambil (KPA baru) kami setop dulu," ujar Tambok.

    Meski demikian, Tambok menyebut, posisi kredit konsumen Meikarta di BNI masih tergolong lancar. Setidaknya saat ini ada 200 nasabah BNI yang mengambil kredit untuk membeli hunian di Meikarta. Total nilai kredit untuk 200 debitur tersebut mencapai Rp 50 miliar. "Di tempat kami tidak banyak, jadi belum ada kebijakan khusus," kata dia.

    Direktur Manajemen Risiko BNI Bob Tyasika Ananta mengatakan, nilai kredit tersebut amat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BNI sebesar Rp 32 triliun. Penyaluran KPR BNI ini porsinya mencapai 6,57% dari total kredit yang disalurkan bank pelat merah tersebut sebesar Rp 487 triliun.

    Bob menyatakan, Grup Lippo berkomitmen kepada seluruh perbankan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) unit tempat tinggal apabila terjadi masalah dengan proyek Meikarta. Hal tersebut merupakan bagian mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak kepada nasabah dan perbankan. "Mestinya masuk mitigasi risiko, tapi sekarang calling down dulu," ujar dia.

    Sementara itu Wakil Dirut BNI Herry Sidharta mengatakan, kredit yang disalurkan BNI hingga kuartal III tahun ini sebesar Rp 487,04 triliun atau meningkat 15,6 peraen dibanding periode yang sama tahun 2017 yang mencapai  Rp 421,41 triliun.

    Adapun kontributor kredit paling besar adalah ke bisnis korporasi yang meningkat 18,5 persen terutama kontribusi dari industri manufaktur, perdagangan, restoran & hotel, serta konstruksi. Sedangkan di bisnis konsumer, payroll loan masih menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan kredit konsumer. Pada Kuartal III Tahun 2018 ini, kata dia, payroll loan mencatatkan pertumbuhan sebesar 43,7 persen.

    Kartu Kredit dan BNI Griya (Kredit Pemilikan Rumah) juga mencatatkan pertumbuhan yang membaik, masing-masing sebesar 8,1 persen dan 9,1 persen. Sedangkan hingga akhir tahun, pemberian kredit diperkirakan sekitar 13-15 persen.

    Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) meningkat 14,2 persen dari Rp 480,53 triliun pada kuartal III tahun 2017 menjadi Rp 548,59 triliun pada kuartal III tahun 2018.
    Pada Kuartal III Tahun 2018, BNI juga mampu menekan cost of fund dari 3 persen  2,8 persen.
    Hal ini karena BNI mampu menjaga rasio CASA yang meningkat ke level 61,9 persen pada kuartal III tahun 2018 dari sebelumnya 60,4 persen pada kuartal III tahun 2017.

    Menyinggung laba BNI hingga triwulan III tahun 2018, Herry mengungkapkan, mencapai Rp 11,44 triliun atau meningkat sebesar 12,6 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp 10,16 triliun.
    “Laba BNI meningkat 12,6 persen dibanding pada Kuartal III Tahun 2017 dari Rp 10,16 triliun menjadi  menjadi
    Rp 11,44 triliun pada kuartal III tahun 2018,” katanya.

    Adapun aset yang mencapai Rp 763,52 triliun atau tumbuh 14,3 persen di atas periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp 668,21 triliun. (son)