Demokrasi di Indonesia Masih Berbiaya Mahal

    YOGYAKARTA (Bisnis Jakarta)-

    Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan  demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berbiaya mahal. Penegasan disampaikan Mahyudin terkait masih adanya kepala daerah terjerat kasus korupsi meskipun sudah banyak kepala daerah yang masuk ke dalam bui. "Jika dikaitkan banyak kepala daerah berurusan dengan hukum karena kasus korupsi, kita akui bahwa demokrasi kita mahal," kata Mahyudin dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR Ri di Yogyakarta, Jumat (19/10) malam.

    Pembukaan dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hadir juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, pimpinan fraksi di MPR di antaranya Fary Djemi Francis (Ketua Fraksi Gerindra), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Capt Jhoni Rolindrawan (Ketua Fraksi Hanura), Ayub Khan (Sekretaris Fraksi Demokrat), Agathi Sulie (Fraksi Partai Golkar), El Nino (Fraksi Partai Gerindra), dan Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono serta Kepala Biro Humas Siti Fauziah.

    Mahyudin mencontohkan ketika ditawari maju menjadi gubernur Kaltim, dia menghitung sedikitnya perlu Rp 50 miliar untuk menjadi calon gubernur. Dia berujar uang sebesar itu lebih baik untuk membuat kebun sawit.

    Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasinya sendiri yang berbeda dengan negara lainnya. Amerika, Inggris dengan demokrasinya sendiri. "Kita pun seharusnya punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia," ujar politisi Partai Golkar ini.

    Mahyudin setuju dengan apa yang dikatakan Sri Sultan bahwa  perlu dikaji ulang pemikiran mau dibawa kemana bangsa ini ketika kepala daerah bahkan anggota dewan ditangkap KPK. "Saya berharap pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD saja. Itu lebih murah dan bisa menjamin pemimpin berkualitas. Kita harus punya demokrasi sendiri ala Indonesia," tegasnya.

    Selain karena faktor calon kepala daerah yang ingin merebut kekuasaan dengan cara tidak jujur seperti politik uang, di sisi lain masih banyaknya penduduk yang miskin membuat politik uang subur dalam proses demokrasi. "Menurut saya demokrasi  langsung seperti sekarang ini tidak bisa berjalan efektif karena rakyat kita masih banyak yang miskin," imbuhnya.

    Oleh karena itu, ia berharap semua pihak baik calon pemimpin, pemilih maupun pihak-pihak berkepentingan seperti pengusaha dan juga partai politik dapat mengedepankan nilai-nilai yang sudah dirumuskan para pendiri bangsa ini yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. "Kita pakai demokrasi ala Indonesia saja yang tidak copy paste dari Barat. Kalau kita mengedepankan musyawarah mufakat itu lebih baik daripada harus melakukan voting yang menimbulkan luka bagi yang kalah dan jumawa bagi yang menang," sambungnya.

    Sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X berbicara soal demokrasi di hadapan peserta press gathering MPR. "MPR agar merenung dan mengevaluasi 73 tahun Indonesia merdeka, perjalanan bangsa ini apakah sesuai dengan tujuan para founding father ketika mendirikan negara ini?" katanya.

    Sultan mencontoh dalam penerapan demokrasi. Korea Utara punya demokrasi ala Korea Utara. Negara Tiongkok mengatakan demokrasi ala Tiongkok. Amerika mengatakan demokrasinya ala Amerika. "Mengapa kita tidak bisa mengatakan demokrasi ala Indonesia?" tanya Sultan.

    Misalnya, melibatkan oposisi dalam kabinet. "Jika ada orang di oposisi yang punya potensi, kenapa tidak masuk kabinet? Tidak ada yang dilanggar," ujarnya.

    Kalau dasarnya kebersamaan, bukan pemerintah dan oposisi, maka potensi orang-orang dalam oposisi bisa dimanfaatkan untuk membangun republik dengan kebersamaan. "Dengan kebersamaan dan tepo seliro, pemimpin harus memberi  pelayanan tanpa diskriminasi. Memberi ruang bagi minoritas. Bukan demokrasi barat yang memberi batas mayoritas dan minoritas," ucap Sultan. (har)