BTN Restrukturisasi Kredit Korban Bencana di Sulteng

    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-
    Sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlakuan khusus terhadap nasabah dan industri jasa keuangan yang terdampak bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, BTN telah memberikan fasilitas restrukturisasi kredit bagi para debitur yang terdampak gempa maupun tsunami di Sulteng. "Adapun jumlah debitur konsumer yang sudah mendapatkan fasilitas restrukturisasi berdasarkan data 23 Oktober 2018 adalah sebanyak 503 debitur," kata Dirut BTN Maryono saat Paparan Kinerja III-2018 di Jakarta, Kamis (25/10).

    Menurut Maryono, berdasarkan laporan tim gabungan Business Continuity Management (BCM) tercatat sebanyak 7.870 debitur kredit konsumer yang sudah terinventarisi terdampak oleh bencana alam di Sulteng, 28 September. Adapun nilai pokok kredit KPR dari debitur kredit consumer yang terdampak tersebut mencapai Rp 589 miliar. Hingga saat ini, kata Maryono, tim BCM masih dalam proses menginventarisi sekitar 931 debitur kredit konsumer di wilayah tersebut.

    Maryono mengatakan  BTN memiliki sebanyak 10.118 debitur kredit konsumer di Sulteng, dengan nilai pokok kredit keseluruhan senilai Rp 742,05 miliar. "Untuk debitur yang rumahnya rusak, baik rusak ringan maupun berat diberikan sejumlah fasilitas restrukturisasi dengan ketentuan pola restrukturisasi grace period dengan jangka waktu 2 tahun, diskon tunggakan bunga dan denda hingga 100% dan pernyataan Iancar bagi debitur yang terdampak sampai jangka waktu grace period berakhir, dan BTN juga akan memberikan kemudahan persyaratan restrukturisasi," kata Maryono.

    Sementara untuk proses hapus buku, Maryono menjelaskan, hal tersebut berlaku untuk rumah atau agunan yang terkena dampak likuifikasi dan debitur menjadi korban meninggal dunia atau belum ditemukan maka kreditnya dapat diproses hapus buku untuk selanjutnya diusulkan hapus tagih. “Bagi debitur yang meninggal dunia atau belum ditemukan namun masih ada ahli warisnya dapat diproses asuransi jiwanya dengan persyaratan yang meringkan," kata Maryono.

    Selain meringankan beban debitur maupun para ahli waris debitur, Maryono mengatakan, BTN juga turut aktif menyalurkan bantuan bagi para korban yang terkena bencana tersebut. Bantuan berupa sembako, obat-obatan, selimut dan lain sebagainya dengan nilai Iebih dari Rp 1,5 miliar sudah didistribusikan ke sejumlah wilayah di Palu, Donggala dan lokasi lain yang terdampak.

    Pertumbuhan Kredit 

    Sementara itu, BTN mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 19,28% secara tahunan. Pertumbuhan kredit ini didorong kenaikan KPR Subsidi, karena BTN telah resmi mendapat kucuran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Angka pertumbuhan kredit tersebut di atas rata-rata industri perbankan per Agustus lalu yang dicatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 12.12%.

    BTN berhasil mengucurkan kredit senilai Rp 220,07 triliun per triwulan III 2018 atau naik dibandingkan triwulan lll tahun 2017 yang hanya sebesar Rp184,50 triliun. "FLPP memberikan angin segar terhadap laju pertumbuhan kredit bagi Bank BTN lebih tinggi dan untuk mengoptimalkannya sekaligus mendukung target program sejuta rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kami intensif menggandeng mitra swasta maupun pemerintah daerah agar penyerapan FLPP tepat sasaran," kata Maryono.

    Maryono mengatakan, KPR Subsidi yang memegang porsi 54,35% dari total KPR perseroan memang melaju kencang dibandingkan KPR non Subsidi. Secara keseluruhan KPR hanya tumbuh sebesar 21 ,81% yoy atau sebesar Rp 163,61triliun. Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 134.31triliun.

    Sementara KPR Subsidi melejit sebesar 30,11% yoy atau menjadi sebesar Rp 88,92 triliun lebih baik dibandingkan triwulan lll/2017 yang mencapai Rp 68,34triliun sedangkan KPR non Subsidi tumbuh sebesar 13,22% yoy menjadi Rp 74,69triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 65,97triliun.

    Sementara sektor kredit konstruksi perumahan, Maryono menambahkan, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan kredit konstruksi sebesar 17,41% yoy atau sebesar Rp 28,45triliun lebih tinggi dibandingkan triwulan llll2017 yang mencapai Rp 24,23triliun yang mengalir bagi para pengembang perumahan. (son)