JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Menteri Pariwisata Arief Yahya menjawab gejolak industri pariwisata di Bali. Menurutnya, berbagai persoalan di Bali akan ia bicarakan dengan semua pihak berkepentingan yang ada di Bali hari ini.

“Mengenai zero dollar tour yang sekarang sedang hangat di Bali. Besok kita akan ketemu tanggal 25 (Oktober) kita akan ada FGD (Focus Group Discussion) di sana,” kata Arief Yahya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/10).

Persoalan zona dollar tour merujuk pada kedatangan turis China ke Bali yang membeli paket wisata melalui agen perjalanan wisata di negara mereka dengan harga sangat murah. Namun, wisatawan merasa kecewa karena fasilitas yang diperoleh ternyata minim karena disesuaikan dengan paket jadwal tur dan berbelanja di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai paket zero dollar tour tersebut.

Di sisi lain, para pelaku industri wisata di Bali termasuk pemerintah daerah juga merasa dirugikan dengan praktik zona dollar tour tersebut.

Menurut Arief, sebetulnya praktik seperti ini bukan hanya terjadi di Bali saja.”Ini terjadi dimana-mana, salah satu cara paling efektif mengatasinya adalah perjanjian antara Kemenpar RI dengan CNTA (Kementerian Pariwisata China) di sana,” ujarnya.

Dahulu, menurut Arief praktik serupa juga pernah terjadi dengan istilah zero tour free. “Kalau yang sekarang zero dollar tour,” ungkapnya.

Dari beberapa kali pertemuan dengan Menteri Pariwisata China, Arief mengungakpakan disepakati agar pengaturannya disederhanakan. Ke depan, pemerintah mengeluarkan kebijakan proteksi terhadap wisawatan yang akan ke Indonesia.

“Saya sudah beberapa kali bertemu dengan menterinya di sana, dan itu nanti simpli akan membuat wait list namanya,” ungkap Arief.

Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman memastikan Menteri Pariwisata Arief Yahya beserta jajaran terkait akan hadir untuk rembukan mengenai berbagai persoalan pariwisata di Bali.

Saat ditanya keinginan sejumlah pihak mendorong otoritas khusus pariwisata bagi Bali sebagai solusi mengatasi berbagai persoalan yang ada, Dadang mengatakan hal itu menjadi bagian dari tema bahasan yang akan dibahas dalam diskusi hari ini.

“Saya setuju harus tertib memang. Yang penting kita harus kompak. Sehingga ketika kita nanti datang ke Bali bisa bersama-sama mencari solusi. Kan kalau ada masalah ada rembukan namanya. Musyawarah mufakat,” katanya.

Dadang mengatakan apapun solusi yang ditawarkan nanti, bagi pemerintah yang terpenting mencari titik temu terbaik dulu. “Jadi sedikit bersabar saja karena besok (hari ini) hasil di Bali bisa kita tunggu. Dan itu harapan kita bersama,” tegasnya.

Sementara itu, mengenai persoalan tidak meratanya pendapatan pariwisata di tiap daerah menjadi bagian dari kesimpulan dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto.

Di butir ketiga kesimpulan menyatakan bahwa pemerintah sepakat akan memperhatikan berbagai pandangan saran dan pandangan dari DPR mengenai program strategis kepariwisataan.

“Komisi X DPR RI dan Kemenpar RI sepakat bahwa program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten/kota tertentu akan memperhatikan saran, pandangan dan usulan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan RAPBN TA 2019 yang telah dilakukan,” ucap Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian saat membacakan kesimpulan.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X DPR mempertanyakan pemerataan pendapatan dari pariwisata yang dianggap tidak merata. Anggota Komisi X DPR dari daerah pemilihan Bali Putu Supadma Rudana menyinggung persoalan tersebut.

“Di Bali sendiri belum merata. Mungkin di selatan dan wilayah tengah Bali sudah padat tapi di wilayah Jembrana, Buleleng dan Karangasem belum tersentuh. Jadi kalau bapak ingin meratakan destinasi wisata, itu sangat baik bukan hanya wilayah di seluruh Bali saja, tetapi juga daerah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Putu Supadma juga mempersoalkan capaian target pemerintah untuk wisatawan di Bali khususnya wisatawan dari Tiongkok. Karena dari hitungan yang ada, pengeluaran wisatawan Tiongkok sangat kecil sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sebanding dengan pendapatannya.

Belum lagi dampak negatif yang ditimbul seperti kemacetan akibat membludaknya wisatawan dari Tiongkok ke Bali.

“Jangan sampai destinasi daerah yang sudah baik justru dimasuki oleh wisatawan yang spendingnya lebih kecil. Terjadi substitusi dari spendingnya dari 2000 dollar US dollar menjadi hanya 1000 US dollar. Bukan peningkatan yang didapat tetapi perusakan yang kita dapat,” kata Putu Supadma.

Pada rapat kerja yang membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) itu, Komisi X DPR bersama Kemenpar juga menyepakati Pagu Anggaran Kemenpar untuk APBN 2019 sebesar Rp 3.831.062.805.000 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah). (har)