SP JICT Dinilai Berhasil Terapkan Model Social Movement Union

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, Dr. Joko Ismono mengapresiasi Serikat Pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (SP JICT) dalam memperjuangkan semangat keadilan bagi anggota dan melawan privatisasi pelabuhan.

Pasalnya, kata Joko dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta Kamis (15/11), serikat pekerja gerakan sosial (social movement union) takk hanya berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan anggota melainkan juga tanggap akan persoalan lain yang menyangkut masyarakat luas.

“Social movement union seperti SP JICT dianggap sudah selesai dengan sistem kesejahteraan internal dan bergerak ke masalah publik yang lebih luas,” kata Joko dalam seminar bertajuk Konspirasi Global Privatisasi Pelabuhan Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (12/11).

Joko melihat, contoh riil model SMU SP JICT yakni perjuangan mengembalikan pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

“Saya melihat ini progresif. Pengelolaan pelabuhan secara konstitusi inilah yang sedang diperjuangkan SP JICT,” kata dia.

Ia juga menilai dalam perjuangannya, SP JICT dihadapkan pada indikasi dan potensi pelanggaran HAM oleh Manajemen berupa PHK, Union Busting dan intimidasi lewat penembakan mobil anggota serikat.

Di sisi lain, Ketua Departemen Hukum Internasional Unair, Iman Prihandono Ph.d menekankan pentingnya pelabuhan dikelola dengan semangat nasionalisme yang tinggi.

Sebab, pengelolaan JICT oleh negara, dinilainya sangat strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan ada aspek kedaulatan.

“Aspek kedaulatan ini penting. Bahaya jika hasil dari perpanjangan kontrak JICT, negara tidak dirasakan hadir dalam mengelola gerbang ekonomi nasional ini. Kepentingan nasional dan investor asing akan selalu bertabrakan,” kata Iman. (grd)