Terwujudnya BTS Bakti Sinyal, BAKTI Kominfo Sasar 5.000 Desa

    JAKARTA (Bisnis Jakarta)-

    Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mengejar target pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia agar bisa dinikmati hingga ke pelosok daerah hingga tahun 2020. "Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BAKTI yang ditugaskan membangun prasarana telekomunikasi di area terdepan, terluar dan tertinggal (3T), menyasar 5.000 desa agar dapat menikmati layanan telekomunikasi pada 2020," kata Dirut BAKTI Anang Latif saat penandatanganan pinjam pakai lahan untuk pembangunan BTS di Jakarta, Jumat (7/12).

    Penandatanganan pinjam pakai lahan untuk pembangunan BTS dilakukan Dirut BAKTI Anang Latif dengan puluhan bupati dan walikota dari berbagai provinsi. Sinergi ini dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia.

    Anang mengatakan, per Oktober lalu BTS Bakti Sinyal sudah "on air" sebanyak 758 unit di 21 provinsi, 121 kabupaten dan masih akan terus bertambah. Hal ini dilakukan demi mewujudkan target Nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Terwujudnya BTS Bakti Sinyal di 5.000 desa, lanjut Anang, merupakan cita-cita BAKTI Kominfo dalam meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi di seluruh penjuru Indonesia secara langsung. Mereka juga akan meningkatkan akses informasi berbentuk digital yang menjadi masa depan informasi bagi masyarakat di wilayah ini.

    Dalam proses penyediaannya, BAKTI menerima usulan lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk menjadi salah satu lokasi pembangunan yang kemudian dilakukan analisa untuk pemetaan. Selain itu, kata dia, untuk lokasi penyediannya juga didapatkan dari Kominfo melalui analisa yang difinalisasi oleh BAKTI.

    Kerjasama erat dengan Pemda, Kementerian atau Lembaga, maupun instansi, jelas Anang, merupakan syarat utama karena pembangunan BTS Bakti Sinyal membutuhkan lahan yang disediakan oleh mereka sebagai pihak yang mengusulkan pembangunan BTS. "Komponen BTS Bakti Sinyal adalah Tower (32m), Transmisi (VSAT), Catu daya (450 Watt VDC) dan perlengkapan BTS yang digelar di lahan seluas 400 meter per segi yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan perjanjian pinjam pakai lahan antara Bakti dengan Pemda," paparnya.

    Anang Latif menuturkan, dari 5.000 wilayah yang membutuhkan BTS Bakti Sinyal, sudah ada sekitar 2.300 lokasi desa yang dikonfirmasikan melalui rapat acara kordinasi dengan para Bupati di wilayah 3T, perbatasan negara dan pulau kecil terluar.

    Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdapat 22 BTS Bakti Sinyal termasuk BTS Bakti Sinyal di Desa Campa, Kecamatan Mada Pangga, Kabupaten Bima yang dibangun oleh PT Surya Energi Indotama.

    Sementara untuk seluruh Indonesia, sepanjang tahun 2016-2018, PT Surya Energi Indotama juga telah berkontribusi dalam membangun 383 BTS Bakti Sinyal.

    Dalam pembangunan BTS, kata Anang, Telkom turut membangun transmisi untuk BTS BAKTI sinyal sebanyak 168 site, yang tersebar di 11 Provinsi Jambi, Kepualauan Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat.

    Selain itu, dari 758 BTS yang telah on air terdapat 630 BTS menggunakan jasa operator seluler Telkomsel. Dengan 162 BTS lainnya menggunakan Indosat, dan XL sejumlah 62 BTS.

    BTS Bakti Sinyal serta program pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh BAKTI menggunakan dari dana universal service obligation (USO) yang bersumber dari pungutan 1,25 persen dari pendapatan operator telekomunikasi yang kemudian dikelola oleh BAKTI.

    Dengan sistem ini, operasional 5.000 BTS juga melibatkan para operator seluler. Agar adil, pembagian BTS tersebut akan dibagi sesuai dengan kontribusi operator yang bersangkutan terhadap dana USO.

    Sebanyak 758 BTS didirikan BAKTI hingga Oktober 2018, meliputi 21 provinsi yakni Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara. (son)