PDIP Rekomendasikan Pemerintah Bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional

    10
    JAKARTA (Bisnisjakarta)-
    Rakornas PDIP ditutup Megawati Soekarnoputri dengan menghasilkan 12 keputusan dan rekomendasi, yang salah satunya mengusulkan kepada  pemerintah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional. "Badan Riset dan Inovasi Nasional berfungsi mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya membumikan Pancasila," kata Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani di Jakarta, Jumat (11/1).

    Dalam rekomendasi lainnya, PDIP akan terus berjuang untuk mengarahkan, mengawal, mengamankan dan memastikan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap mengandung satu muatan, satu arah, serta satu haluan ideologi Pancasila.

    Terkait penyelenggaraan Pemili Serentak 2019, PDIP berkomitmen mengikuti seluruh tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung etika dan keadaban politik serta menjaga dan mengawal agar proses Pemilu Serentak tahun 2019 ini berjalan dengan aman, damai, bebas, jujur dan adil.

    Untuk itu, PDIP menegaskan dukungannya kepada seluruh penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) serta semua pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019.

    Selain itu, Rakornas mendukung Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu secara profesional serta mendukung Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian dan Kejaksaan untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk pelanggaran termasuk tindak pidana pemilu selama masa tahapan Pemilu Serentak tahun 2019.

    Rakornas juga mengajak semua peserta pemilu dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 agar berjalan dengan aman dan damai serta bersama-sama menghindari dan memerangi segala bentuk kampanye hitam, berita bohong (hoaks), politik uang, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat merusak dan mencederai  demokrasi Indonesia serta dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (har)