Dirjen PDTu Fokuskan Wilayah dan Bidang Kerja Daerah Tertentu dalam RPJMN 2020-2024

52

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Untuk menentukan prioritas bidang kerja pada Program Kerja 2019 dan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) 2019 di Jakarta, 31 Januari – 2 Februari 2019.

“Dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ditargetkan  mengentaskan 5.000 desa tertinggal sampai dengan akhir tahun 2019. Menurut sensus potensi desa yang diselenggarakan oleh BPS pada 2018 lalu, ada 6.500 desa yang telah dientaskan. Selain itu, dari target untuk menciptakan 2.000 desa mandiri, saat ini sudah ada 2.650 sekian desa dengan status mandiri. Jadi beberapa target dalam RPJMN sebenarnya sudah terlampaui,” kata Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo dalam keterangab tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/2).

Dalam hal dana desa, desa mampu membangun infrastruktur dalam skala yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya dalam waktu empat tahun terakhir. “Desa mampu membangun antara lain hampir 200.000 km jalan desa, puluhan ribu PAUD, Posyandu, Pasar, Bumdes, dan Embung. Desa juga mampu membangun hampir 1 juta unit sarana air bersih ke rumah-rumah di desa,” katanya.

Pembangunan ini memberikan dampak positif dimana kemiskinan di desa rate penurunannya tidak kalah dengan rate penurunan di kota, tingkat kesenjangan (gini ratio) di desa lebih rendah dari pada di kota, dan angka pengangguran di desa juga lebih kecil dari pada di kota.  “Pendapatan perkapita di desa naiknya hampir 50 persen, dari Rp 572 ribu perkapita perbulan menjadi Rp 804 ribu per kapita per bulan. Juga angka Stunting dari 37,2 persen menjadi menjadi 30,2 persen dalam 4 tahun terakhir,” katanya.

Rapat kerja teknis ini juga untuk memfokuskan wilayah program kerja dan isu-isu yang akan digarap pada tahun ini dan 5 tahun ke depan. Serta melakukan evaluasi atas program-program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Rapat dihadiri pejabat dari Kemendesa dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal PDTu.

“Rapat ini penting untuk mensinkronkan serta menyinergikan program kerja kita dengan unit kerja lain di lingkungan Kemendesa PDTT maupun dengan Kementerian lain. Sesuai dengan amanah penugasan pemerintah, wilayah kerja Ditjen PDTu itu mencakup wilayah perbatasan, pulau terluar, pulau kecil, daerah rawan pangan, rawan bencana, dan daerah pasca konflik. Fokus dan lokus ini perlu kami pertajam lagi untuk melihat wilayah-wilayah mana di Indonesia yang perlu segera ditangani dan yang belum tersentuh. Jadi ini merupakan salah satu wujud implementasi dari Nawacita untuk melakukan pembangunan dari pinggiran,” ujar Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Kemendesa PDTT.

Meskipun Ditjen PDTu sudah dibentuk sejak 2015 silam, selama ini masih sering ada pertanyaan tentang fokus dan wilayah kerja PDTu dan kaitannya dengan daerah tertinggal. “Kami fokus pada daerah perbatasan, pulau terluar, pulau terpencil, dan daerah rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik,” jelasnya.

Khususnya untuk 2 hal pertama (perbatasan dan pulau kecil terluar) merupakan atribut lahiriah yang akan melekat sepanjang republik ini menjadi sebuah kesatuan NKRI. Hal ini menjadi penekanan mendasar  unit kerja PDTu sangat bersifat locus based, terlepas apapun kondisi daerah baik dari segi pembangunan maupun pengembangan sosio ekonominya. “Ini sangat penting karena selama ini kita masih dipandang belum memberikan afirmasi secara maksimal kepada wilayah-wilayah tersebut. Selain itu kami juga ditugaskan untuk menangani wilayah-wilayah lain seperti rawan pangan, rawan bencana, dan pasca konflik yang mengarah kepada problem based,” imbuhnya.

“Seumpama jika di Jakarta terjadi bencana pun, kami juga akan turun tangan untuk melaksanakan program pembangunan namun tetap mengedepankan skala prioritas dengan daerah-daerah lain.”

Untuk pendanaan 2019  difokuskan pembangunan infrastruktur di 49 Kabupaten mulai dari Aceh Singkil hingga Raja Ampat. Secara selektif fasilitasi akan menekankan pada pembukaan aksesibilitas seperti penyediaan jalan di daerah perbatasan sepanjang 22 Km di 11 Kabupaten, penyediaan moda transportasi penumpang dan barang sebanyak 4 unit.

Selain itu untuk pengembangan ekonomi juga dilakukan di berbagai daerah dalam bentuk pengembangan desa wisata di wilayah pulau kecil dan terluar sebesar 13,2 M, pembangunan embung baik di wilayah perbatasan maupun rawan pangan dengan nilai lebih kurang 19,4 M. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan sebanyak 8,1 M, Penyediaan sarpras pendukung Produk Unggulan Daerah sebesar 12.1 M. Termasuk juga untuk penyediaan air bersih di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar sebesar 25.8 Milyar.

“Khusus untuk kebencanaan, kita akan bangun alat deteksi dini bencana banjir dan longsor di 5 kabupaten dan melakukan pelatihan aparatur dengan jumlah peserta lebih kurang 600 orang. Terkait dengan penguatan perdamaian untuk mereduksi terjadinya konflik, pada 2019 ini akan digelar serangkaian gelaran festival pranata adat dan forum perdamaian di 23 kabupaten,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi mengatakan, Ditjen PDTu berperan sangat penting sebagai penajaman fungsi pemerintahan yang berkoordinasi dengan Kementerian lain khususnya terkait dengan pembangunan dan pengembangan di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. “Data dan program kerja PDTu dapat menjadi landasan untuk melakukan intervensi/pembangunan pada daerah-daerah tertentu secara lebih efektif, yang bisa ditindaklanjuti kementerian lain,” tandasnya. (grd)