Mayoritas Parpol Belum Jaga Isu SARA

    JAKARTA (Bisnisjakarta)- 

    Munculnya isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dalam kontestasi Pemilu 2019 akhir-akhir ini bukan karena masalah kesenjangan ekonomi semata. Namun juga karena faktor buruknya pendidikan politik yang dilakukan partai politik dalam mencegah isu-isu SARA dalam kampanyenya. "Tidak ada lagi partai politik yang mengusung soal  isu menjaga toleransi, keberagaman dan meredam isu SARA," kata  Manager Riset dan Program The Indonesia Institute (TII), Yossa Nainggolan dalam diskusi 'Isu SARA dalam Pilpres Hancurkan Kebhinekaan' di Jakarta, Jumat (1/3/).

    Dari penelitiannya, kata Yossa, hanya ada satu partai politik yang platformnya menjaga toleransi. Dari 16 partai politik yang bertarung pada Pilpres 2019, hanya 8 partai yang bicara mengenai hak azasi manusi. "Jadi hanya satu parpol yang secara spesifik bicara soal keragaman dan toleransi," tambahnya.

    Padahal, lanjut Yossa, keberadaan parpol sangat penting. Karena hanya parpollah yang bisa menjaga agar issu SARA tak mencuat. "Apalagi pendidikan politik makin berkurang, sehingga orang menjadi tidak sadar terjadi pembelahan masyarakat," paparnya.

    Meskipun  sudah ada komitmen yang cukup dari elit politik bahwa tidak perlu ada kampanye hitam, sambung Yossa,  kenyataannya pada tingkat grass root atau akar rumput masih terjadi. Seolah-olah ada gap  antara elit  politik dengan grass root. Sehingga issu SARA ini tak bisa terselesaikan," ucapnya.

    Sementara itu, anggota MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Syaifullah Tamliha mengakui Indonesia yang multi etnis, agama dan aliran ini sangat rawan terjadi perpecahan. Bahkan perpecahan yang cenderung mengarah pada adu fisik.

    Padahal, Pilpres 2019 yang akan berlangsung di Indonesia ini bukan perbedaan agama. Tapi perbedaan politik aliran agama. "Seolah-olah Jokowi dari Kyai Ma'ruf itu adalah orang yang NU dan terkesan Prabowo-Sandiaga Uno itu Muhammadiyah, itulah yang saya lihat di media-media sosial yang bergentayangan tiap hari," paparnya.

    Menurut Syaifullah, issu-issu agama ini bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara,  terutama aliran agama. Padahal dulu sudah tidak lagi, namun sekarang  mulai eforia dan berkembang lagi. "Ini artinya, mempersempit diri. Apalagi akibat Pilpres ini semua mengeskploitasi diri," ungkapnya.

    Lebih jauh katanya, Indonesia inikan  terdiri dari 700 suku dan bahasa. Ini  berdasarkan penelitian Bank Dunia, bahwa sebuah negara yang memiliki multi etnis,  itu memerlukan presiden yang kuat. "Namun soal kuat ini tafsirnya berbeda-beda. Apakah kalau Prabowo seorang militer itu, kemudian ditafsirkan kuat. Karena saya baca dari Pak Luhut Binsar Panjaitan bahwa Jokowi itu lebih hebat daripada Komandan Kopassus, jadi  yang kuat seperti apa," ucapnya. (har)