![](https://bisnisjakarta.co.id/wp-content/uploads/2017/09/gedung_bappenas_976x549_bbc_nocredit.jpg)
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mendorong pembiayaan investasi non anggaran (PINA) sebagai alternatif pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata saat memberikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Bappenas dan perusahaan konstruksi asal Tiongkok Huaqing Housing Holding Co.Ltd di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
Wismana menuturkan, PINA adalah mekanisme pembiayaan ekuitas untuk proyek investasi yang bersifat strategis dan prioritas, yang pendanaannya bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan bisa difasilitasi oleh pemerintah. “Program PINA hadir untuk mendorong keterlibatan pihak swasta baik dalam dan luar negeri untuk terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur,” ujarnya.
Dengan masuknya dana-dana luar negeri yang masuk ke proyek-proyek infrastruktur khususnya yang bernilai besar, feasible dan bankable, lanjutnya, akan mampu memberikan dampak positif pada kenaikan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sehingga bisa mendorong kestabilan nilai tukar rupiah “Selain itu investor dari negara lain yang nilai investasinya masih kecil, bisa memperbesar. Kita terbuka untuk masuknya investor,” katanya.
Wismana menambahkan, peluang pemanfaatan dana-dana kelolaan jangka panjang untuk masuk ke dalam pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur yang memberikan imbal hasil yang optimal, juga terus didorong.
Skema PINA saat ini telah berhasil diterapkan pada proyek pembangunan jalan tol milik Waskita Toll Road dengan nilai total Rp3,5 triliun pada Februari 2017. Selain itu pembangunan skema PINA menargetkan pada akhir 2017 membantu dalam pembangunan proyek bandara internasional Jawa Barat, beberapa dua ruas jalan tol Trans jawa, Jabotabek, dan luar Jawa, dan pada pembangkit listrik dengan energi, dengan nilai total sekitar Rp10 triliun.
Saat ini, beberapa proyek jalan tol dan pembangkit, sudah masuk di dalam ‘pipeline’ PINA dan siap ditawarkan kepada investor luar negeri. Dalam perkembangannya, instrumen-instrumen keuangan baru juga diperkenalkan seperti reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) yang didorong dari proses inisiasi, penyesuaian regulasi dan sampai tahapan implementasi, sebagai salah satu dari contoh ‘Creative Financing’ yang telah diarahkan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan Agustus 2017 lalu. (grd/ant)