JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Adanya jurang antara pelaksanaan riset dan dunia industri di Indonesia menjadi sorotan dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) Forum Rektor Indonesia di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia, Senen (4/12). Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof.Dr. Suyatno, M.Pd, menyatakan banyak industri dalam negeri jarang menggunakan hasil riset perguruan tinggi . “Padahal secara normative sudah ada MoU dengan Kadin mauun Aspindo terkait penggunaan riset dari perguruan tinggi,” ungkap Suyatno dalam jumpa pers Seminar dan Fokus Grup Diskusi yang mengambil tema Hilirisasi Riset, Penguatan dan Pengembangan Inovasi dalam Menghadapi Era Disrupsi: Antara Kebijakan dan Implementasi.
FRI, tambah Suyatno telah melakukan terobosan dalam membuat program penguatan riset, sekaligus hilirisasi hasil riset untuk pengembangan perguruan tinggi. “Kita harus merubah paradigma saat ini di mana riset digunakan hanya untuk memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat. Ke depannya paradigm tersebut akan berubah sejalan dengan tuntutan perkembangan perguruan tinggi yakni harus menghasilkan nilai ekonomi,” tambahnya.
“Perubahan paradigma ini juga untuk meningkatkan dasay saing bangsa.”
Dalam seminar tersebut, salah satu narasumber, Prof. Richardus Eko Indrajit menyebutkan, riset penting tapi belum dianggap genting. “Peluang untuk terwujudnya research university adalah dengan melakukan riset yang memanfaatkan teknologi hingga menghasilkan inovasi,” ungkapnya.
Ia menilai, berbagai jenis riset dan pengabdian masyarakat juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi perguruan tinggi. Ia juga menekankan perlu diciptakan research market utnuk mendorong pemasaran hasil riset dan untuk menjadi world class university, civitas akademika harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan riset.
Terkait anggaran riset, Suyatno menilai masih sangat kecil jika dibandingkan Negara lain, seperti Malaysia. “Ada dana riset sebesar Rp23,4 triliun, tapi itu ditujukan untuk semua lembag dan kementrian,” ungkapnya.
Selain itu, ada yang menarik tertuang dalam rekomendasi FGD, yakni dibentuknya Kementerian Koordinasi Inovasi agar terwujud peningkatan daya saing bangsa secara lebih cepat. Menyikapi hal ini, Wakil Ketua FRI, Prof.Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc menyebutkan menko inovasi ini nantinya bisa membawahi Perindustrian, perdagangan, Lipi. “Tapi inovasi ini sebenarnya bisa dimasukkan dalam Kemenko PMK di bawah Puan Maharani. Pemberdayaan manusia ini bisa dilakukan dengan inovasi,” ujarnya.
Rekomendasi lainnya, perguruan tinggi harus menjadi entrepreneurial university dengan menciptakan research market sebagai salah satu upaya mendorong pemasaran hasil riset dan menggiatkan riset yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Perguruan tinggi juga harus mampu mampu menjalin kerja sama dengan pemerintah dan industry agar hasil riset dapat tumbuh dan berkembang menghasilkan produk unggulan sebagai outcome bagi perguruan tinggi masing-masing. (grd)
