BOJONEGORO (Bisnis Jakarta) – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, program kredit ultra mikro (Umi) yang diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini untuk pemerataan kesejahteraan.
“Kredit ultra mikro yang diluncurkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, selain juga mendukung program kredit usaha rakyat (KUR) yang penyalurannya melalui perbankan,” kata dia di Bojonegoro, Senin.
Berbicara dalam acara sinergi kementerian dalam mengangkat rakyat miskin inklusi keuangan, dengan adanya program kredit ultra mikro maka bisa mengurangi angka kemiskinan karena masyarakat bisa mandiri dengan usahanya. “Masyarakat sekarang bisa meminjam tanpa anggunan melalui program kredit ultra mikro maksimal Rp10 juta untuk membuka usaha,” ucapnya, menegaskan.
Pemerintah, di bawah Presiden Joko Widodo sekarang ini memfokuskan pembangunan infrastruktur, seperti membangun pelabuhan, bandara, jalan tol, untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat. “Pengembangan pariwisata juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Kepala Kanwil Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Jawa Timur, R Wiwin Istanti yang membacakan sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan di Indonesia masih ada sekitar 44 juta pelaku usaha yang tidak terjangkau KUR.
Permasalahannya, kata dia, harus dimaklumi karena berbagai hal, di antaranya, di dalam sistem perbankan tidak bisa dengan mudah diakses masyarakat lapisan bawah. “Tapi sekarang masyarakat bisa memanfaatkan kredit ultra mikro yang besarnya maksimal Rp10 juta,” imbuhnya.
Dalam menyalurkan program kredit ultra mikro, kata dia didampingi konsultan program kredit ultra mikro dari Universitas Indonesia (UI) Dr Nining I.Soesilo, bisa dilakukan semua koperasi juga penyalur kredit lainnya yang memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan.
“Semua koperasi bisa ikut menyalurkan kredit ultra mikro, sepanjang memenuhi persyaratan, antara lain, koperasi itu sehat. Koperasi juga wajib melakukan pendampingan kepada warga, sebab kredit itu tanpa angguna,” ujar Dr Nining I. Soesilo, menambahkan.
Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan untuk bisa mandiri warganya harus berani menolak program keluarga harapan (PKH), juga penyaluran beras sejahtera (rastra). “Agar menjadi mandiri kita harus berani menolak program PKH dan rastra,” ucapnya, menambahkan.
Dalam acara itu Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dengan didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto menggelar video teleconference dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Menteri Kominfo Rudiantara di Mega Mendung Bogor.
Selain itu, video teleconference juga melibatkan bupati di Tanah Air, juga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti dan Menteri Sosiali Khofifah Indarparawansa. (grd/ant)
