JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan timing (pengaturan waktu) untuk impor justru selalu diupayakan pada masa panen. Sehingga memunculkan ketergantungan impor secara terus-menerus.
Hal ini karena permainan mafia masih terus menggerus sektor komoditas pangan di Indonesia. “Tapi, karena permainan mafia ini, boro-boro gudang pangan, kita makin lama, makin tergantung impor,” ucap Rizal Ramli di Jakarta, Jumat (1/6).
Penegasan disampaikan Ketua Dewan Pembina asosiasi Petani tersebut saat pertemuan Asosiasi Petani Bumi Putra Nusantara Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.
Rizal mencontohkan, impor bawang yang dilakukan pada saat panen bawang, petani bawang tahun depan tentu akan mengurangi produksinya karena dirasa tidak menguntungkan mereka. “Makin lama makin terus, impornya makin banyak lagi tahun depan,” imbuhnya.
Kondisi tersebut disebut Rizal sebagai hal yang kejam sekali. Sebab, merugikan petani sekaligus membuat Indonesia dijerat oleh ketergantungan impor bahan pangan. Dengan kondisi alam yang mendukung, ia melihat Indonesia seharusnya bisa menjadi gudang pangan Asia.
Namun, Rizal mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di tengah banyaknya kepentingan akan impor bahan pangan. Sebab, ia mengaku kebijakan impor bukanlah ada di tangan Kementerian Pertanian tetapi ada pada Kementerian Perdagangan.
Terkait maraknya impor bahan pangan sendiri, Mantan Menko Kemaritiman tersebut mensinyalir ada pihak-pihak tertentu, terutama para pemegang kuota impor, yang dengan sengaja menciptakan kelangkaan buatan.
Terlihat dari gejala-gejala yang muncul ke permukaan. Pertama, Bulog tidak melakukan operasi pasar yang cukup agar harga bahan pangan naik agar justifikasi untuk impor. “Sebetulnya, kebutuhannya tidak benar-benar butuh impor,” ujar Rizal.
Rizal yang juga dikenal sebagai pakar ekonomi ini menaruh harapan besar kepada Mentan Amran Sulaiman yang berkeinginan kuat untuk membenahi permasalahan tersebut. Apalagi, dalam beberapa hal ada kemajuan seperti produksi pangan mengalami peningkatan serta ekspor beberapa komoditi yang sebelumnya belum pernah diekspor.
Karena ia berpandangan Mentan Amran Sulaiman sebagai sosok menteri yang berpihak kepada nasib petani dan setiap kebijakannya all out untuk meningkatkan kedaulatan pangan. “Jadi, saya sangat mendukung langkah-langkah yang telah diambil dan mudah-mudahan Presiden Jokowi juga dapat mengapresiasi menteri pertanian,” ujarnya.
Sejauh ini, Mentan Amran Sulaiman menyatakan perang terhadap kejahatan pangan yang merugikan petani sehingga membuat Indonesia seolah selalu bergantung pada impor bahan pangan.
Proses pemberian rekomendasi impor komoditas strategis khususnya bawang putih, misalnya, terdapat kebijakan pemerintah terkait wajib tanam dan wajib menghasilkan 5% oleh pelaku usaha impor.
Untuk memerangi kejahatan pangan itu, pihaknya bersinergi dengan entitas lain. Seperti, mengandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membersihkan kartel. Lalu, bekerja sama dengan Polri, membentuk Satgas Pangan untuk membasmi mafia pangan.
Hasil kolaborasi dengan entitas tersebut, sampai saat ini sudah ditangani lebih dari 40 kasus pupuk oplosan. Kartel daging, ayam, jagung dan lainnya diproses KPPU. Termasuk juga penanganan kasus bawang ilegal, oplos minyak goreng, dan lainnya.
Sudah lebih dari 300 kasus mafia pangan diproses Satgas Pangan, termasuk pengungkapan kasus beras PT. IBU yang menjadi topik hangat media massa saat itu.
Dalam hal meningkatkan produksi, sejak awal 2015, Kementerian Pertanian bersama TNI AD membangun infrastruktur hulu yang bertujuan memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil pertanian.
Kementerian Pertanian juga intensif melindungi dan memberdayakan petani. Berbagai bantuan benih, pupuk, alat mesin, irigasi, asuransi dan lainnya disalurkan ke petani utuh tanpa dikorupsi.
Selain itu, Kementan juga ulai membangun sistem juga penegakan hukum dan sanksi di Kementerian Pertanian. (har)
