Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, etika dinarasikan sebagai kesesusian tindakan dan pengawal demokrasi. Namun, ketika disandingkan dengan politik, khususnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, etika mengalami penolakan dan ketidakcocokan.
Oleh karena itu, perlu sebuah sarana untuk menjembatani agar praktik politik dalam kehidupan berdemokrasi bisa selaras dengan etika politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan disampaikan Anggota MPR RI Johnny G. Plate dalam diskusi MPR RI bertema 'Etika Politik dalam Pemilu 2019' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).
Ia mencatat di ruang publik terutama terkait Pemilu 2019 ada beberapa kekhilafan beretika yang luar biasa besarnya. Yaitu pertama adanya fenomena dan upaya-upaya mengalihkan isu kontestasi pilpres menjadi ajang evaluasi negatif kinerja salah satu capres menjadi keunggulan capres lainnya.
Kedua, dalam kontestasi pilpres ada upaya-upaya penggiringan dan pembenturan antara capres dengan kabar-kabar hoaks (berita bohong) bahkan cenderung fitnah. Padahal, konstestasi pilpres semestinya diisi dengan adu gagasan, adu program, adu visi dan misi dengan tetap menjaga di koridornya yakni persatuan dan kesatuan bangsa. "Untuk itu peran seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga etika politik kita tetap berjalan di koridor tersebut. Salah satu elemen bangsa tersebut adalah pers nasional yang merupakan pilar demokratis yang penting dalam menjaga kualitas demokrasi kita serta diharapkan mampu memastikan demokrasi kita atau politik kita berada di dalam aturan dan batasan-batasan etika," tegas Johnny.
Senada, Anggota MPR dari usnur Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI Akhmad Muqowam mengakui dalam konteks kontestasi pileg dan pilpres, semua pihak yang terlibat baik partai politik sebagai peserta pemilu, calegnya, pasangan capres dan cawapresnya, hingga masyarakat sebagai pemilihnya mengalami disorientasi dari tujuan berpolitik yang seharusnya diselenggarakan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kedaulatan, harkat, dan martabat bangsa. "Memang faktanya, baik dalam kontestasi pileg dan pilpres terjadi proses ‘dis’ yang sangat luar biasa. Tapi, saya tegaskan masih ada harapan. Artinya, bangsa ini memiliki agama, Pancasila, nilai dan budaya. Yang terpenting, yang harus sama-sama di pahami adalah etika ada dalam ruh dari ideologi yang kita sepakati bersama yakni Pancasila, saripati nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila itu harus menjadi etika kita dalam berpolitik," tegas Wakil Ketua DPD RI ini.
Pakar Psikologi Politik Irfan Aulia mengatakan ada tiga hal yang menjadi penyebab masyarakat terpolarisasi karena kegiatan pesta demokrasi politik Pemiulu 2019. Yaitu karena sama partainya, kedua value atau nilai bobot masing-masing capres atau caleg sama, dan ketiga hanya emosi-nya yang berbeda. "Nah, emosi itu bisa menyatukan dan sebaliknya bisa memecah-belah bangsa. Untuk itu ribuan hoaks bermunculan. Sehingga tinggal bagaimana para elit mengelola emosi yang positif dan bukannya yang negatif," sebut Irfan. (har)
