Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan infrastruktur transportasi yang akan dilakukan pengembangan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (1/2). Infrastruktur transportasi yang tengah dikembangkan di salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut yaitu Bandara Haji Raja Abdullah dan Pelabuhan Malarko.
Menhub menjelaskan, Pelabuhan Malarko akan dijadikan Pelabuhan Samudera atau pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar, yang memiliki fasilitas lengkap untuk tempat bongkar muat barang untuk ekspor dan impor, dan dilengkapi dengan gudang.
Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, Pelabuhan Malarko yang saat ini masih dikelola oleh Kemenhub nantinya akan dikerjasamakan pengelolaanya dengan BUMD, dan swasta.
Sebagai informasi saat ini Pelabuhan Malarko sudah membangun Causeway sepanjang 800×6 m2, Dermaga 110 x 10 m2, dan fasilitas lainnya.
Sementara, terkait Pembangunan Bandar Udara Haji Raja Abdullah, Menhub Budi menuturkan akan memperpanjang runway hingga 2000 meter agar pesawat Boeing 737 dapat mendarat. Ditargetkan akhir 2021 sudah selesai dan Menhub akan melaporkannya ke Presiden untuk meresmikannya.
Bandara Haji Raja Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 75,2 Mx 60 M dan taxiway 70 Mx15 M. Sementara, untuk Untuk pertumbuhan penumpang setiap tahunnya naik rata-rata 15-20 persen dalam lima tahun kebelakang.
Pengembangan fasilitas di sisi udara yang akan dilakukan meliputi Pembuatan Turning Area dan Marking, lanjutan pembuatan drainase sisi udara. Pengembangan fasilitas sisi darat meliputi: Perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara juga perpanjangan runway hingga 2000 meter.
Untuk itu, Menhub Budi meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk membantu menyelesaikan pembebasan lahan baik untuk pengembangan Bandara maupun Pelabuhan. Menhub menyatakan pengembangan Bandara dan Pelabuhan ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan perekonomian di Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya, mengingat, Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu Kawasan Bebas Perdagangan.
Menhub mengungkapkan, dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 miliar untuk pembangunan Pelabuhan dan Rp 100 miliar untuk Pembangunan Bandara. Untuk pelabuhan pembiayaan akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah dan Swasta.
Saat ini baru ada penerbangan oleh maskapai Susi Air dengan rute eksisting Tanjung Balai Karimun -Pekan Baru dan Tanjung Balai Karimun – Dabo Singkep. (son)
