Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi SDM Aparatur. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Senin, (24/2).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa persaingan saat ini semakin kompetitif dan menantang. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi program yang diperlukan untuk mendukung visi dan misi pemerintah periode 2019-2024.
"Kita harus membuka seluas-luasnya kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi, tetapi tidak meninggalkan jati diri dan kearifan atau kedaulatan nasionalnya (national sovereignty)," ujar Tito saat Rakornas sekaligus Seminar Karakter Kebangsaan Indonesia dan launching Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Kompetensi.
Menurut Tito, dunia akan dihadapkan pada peradaban global tanpa batas teritori dan bersifat virtual. Oleh sebab itu, penetrasi arus deras globalisasi (hyper-globalization) dan teknologi informasi saat ini, menuntut birokrasi Kemendagri harus siap menghadapi global governance.
Dalam persaingan antar negara, kata Tito, tidak lagi bisa dikendalikan di belakang meja atau di ruang rapat, melainkan di ruang-ruang digital, karena sudah masuk dalam periode digital governance.
"Saya berharap perkembangan teknologi informasi mampu dijadikan instrumen bagi birokrasi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan inovatif," terangnya.
Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupdate kurikulumnya yang sesuai dengan perkembangan zaman agar bisa menjawab tuntutan masyarakat.
Program-program yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo juga sangat mendorong peningkatan sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemerintahan.
Dengan begitu, e-Government dapat dijadikan sebagai strategi baru dalam menerapkan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem e-Government ini juga merupakan model baru dalam menerapkan gaya kepemimpinan dan cara baru dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Penerapan e-Government
Selain itu, e-Government dapat menjadi sarana baru dalam menerima keluhan masyarakat, sarana baru dalam akuntabilitas publik, serta cara baru dalam mengelola pelayanan informasi pemerintah ke publik. Dengan penerapan e-Government diharapkan kepercayaan publik ke pemerintah akan meningkat.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi berharap program rencana tahun 2020 dan 2021 serta mengembangkan kompetensi ASN bisa meningkatkan profesionalitas, handal, dan kompeten.
"Dalam ra 4.0 atau era digital, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu harus kita Manfaatkan dalam kegiatan termasuk meningkatkan SDM kita," ujarnya.
Sebagai catatan, BPSDM Kemendagri juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, serta perguruan tinggi negeri maupun swasta, juga dengan negara lain seperti Australia, kemudian memfasilitasi dengan berbagai Pemda.
Peserta Rakornas sendiri terdiri dari Kepala Badan Pengembangan SDM (BPSDM) se-Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten/Kota terpilih serta Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVI yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil. (son)
