Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan menghormati sepenuhnya hasil kunjungan Ombudsman Republik Indonesia ke Terminal Baranangsiang Bogor, Jawa Barat yang dilakukan pada Sabtu (28/12).
Sejalan dengan hal tersebut, BPTJ akan menjadikan kunjungan Ombudsman ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi internal guna meningkatkan kualitas layanan di terminal Baranangsiang. Sementara secara eksternal, BPTJ akan terus mendorong percepatan proses pengembangan Terminal Baranangsiang.
Kabag Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, sejak Pemerintah Pusat dalam hal ini BPTJ menerima pengalihan kewenangan pengelolaan Terminal Baranangsiang dari Pemerintah Kota Bogor pada 12 Februari 2018, mewarisi permasalahan yang tidak sederhana.
Menurut Budi, status Terminal Baranangsiang sejak 2012 oleh Pemerintah Kota Bogor telah dikerjasamakan dengan swasta yaitu PT Pancakarya Grahatama Indonesia (PT PGI) untuk dikembangkan agar dapat memberikan pelayanan lebih baik melalui skema Bangun Guna Serah.
Namun demikian, kata Budi, pihak pengembang tidak kunjung dapat merealisasikan pengembangan terminal karena adanya penolakan dari sebagian warga tertentu dan komponen-komponen masyarakat yang selama ini beraktivitas di terminal. Pada perkembangannya bahkan sebagian dari pelayanan terminal dikelola oleh warga/kelompok yang menolak tersebut.
Ketika pengelolaan Terminal Baranangsiang diserahterimakan ke BPTJ, jelas Budi, secara hukum mekanisme kerjasama pengembangan terminal oleh PT PGI tetap berlaku. Oleh karena itu BPTJ berusaha keras menjembatani pihak-pihak yang saling berseberangan, agar PT PGI dapat merealisasikan pengembangan terminal sehingga peningkatan pelayanan dapat terwujud.
Selama skema kerjasama dengan swasta masih ada, Pemerintah tidak dimungkinkan melakukan pembangunan atau perbaikan terminal secara signifikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan BPTJ untuk menengahi permasalahan sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan. Kelompok-kelompok yang resisten pada prinsipnya sudah menerima realisasi pengembangan yang akan dilakukan oleh PT PGI.
Di sisi lain, PT PGI saat ini sedang membenahi hal-hal yang bersifat administratif terutama terkait dengan cukup lamanya tertunda realisasi kerja mereka.
Sementara itu terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini menyangkut pengelolaan Terminal Baranangsiang yang sebenarnya merupakan permasalahan sosial yang cukup komplek, BPTJ tidak mungkin menyelesaikannya sendiri.
Namun demikian, selama ini BPTJ telah mendapatkan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Kota Bogor. (son)
