JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi defisit anggaran hingga 15 Desember 2017 telah mencapai Rp352,7 triliun atau sekitar 2,62 persen terhadap PDB.
“Defisit 2,62 persen ini masih jauh di bawah maksimum yang ditetapkan dalam UU APBNP sebesar 2,92 persen. Ini berarti kita masih dalam situasi APBN yang cukup stabil,” ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (20/12).
Menkeu mengatakan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp1.496,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.849,5 triliun. Realiasi pendapatan negara tersebut antara lain berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.211,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp281 triliun.
Sedangkan Realisasi perpajakan terdiri dari penerimaan pajak nonmigas Rp1.008,8 triliun, pajak penghasilan migas Rp49,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp153,1 triliun. Sementara, realisasi belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.132,3 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebanyak Rp717,3 triliun.
Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian lembaga sebesar Rp664,9 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp467,3 triliun. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah hingga pertengahan Desember 2017 telah mencapai Rp657,5 triliun dan dana desa sebesar Rp59,8 triliun.
Dengan realisasi sementara ini, Sri Mulyani memproyeksikan defisit anggaran pada akhir 2017 bisa mencapai kisaran 2,6 persen-2,7 persen terhadap PDB. “Defisit yang terjaga ini memperlihatkan APBN tetap terkendali dan tidak menimbulkan spekulasi dari penerimaan pajak serta belanja yang dilakukan sesuai tata kelola,” ujarnya. (grd/ant)
