SURAKARTA (Bisnis Jakarta) – Meski kehadiran Koperasi dengan pola syariah masih baru di Indonesia, namun dari sisi kualitas mampu mengalahkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) konvensional yang berjumlah 11 ribuan. Contohnya, di daerah Solo, Jawa Tengah, perkembangan bisnis syariahnya berkembang sangat cepat. “Kalau kita lihat per provinsi saja, ini sangat unggulan di Indonesia pengembangan bisnis syariah di Indonesia. Memang dari sisi kualitas masih sangat kecil dibanding konvensional, KSP Konvensional kurang lebih 11 ribuan, syariah di bawah tiga ribu. Tapi dari sisi kualitas, lebih unggul dari koperasi konvensional,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo, pada acara Sosialisasi Direktorat Pembiyaan Syariah LPDB-KUMKM, bertajuk “Membangun Komitmen dan Kerja Bersama Mengembangkan Keuangan Mikro Syariah Indonesia” di Solo, Selasa (26/9).
Menurut Braman, agar bisnis koperasi syariah dan koperasi konvensional terus berkembang, maka harus mengikuti perkembangan zaman yang mana saat ini memasuki era teknologi informasi atau fintech. Saat ini, semua telah menggunakan teknologi sebagai penunjang kemudahan. Contohnya, Bank Mandiri, BTN, BNI sudah berkolaborasi menjadi satu ATM, sehingga menjadi lebih efisien. “Jadi itu hanya sebagai contoh. Oleh karena itu sesuai harapan Pak Menteri (AAGN Puspayoga), harus ada reformasi koperasi. Kalau kita tidak kritis seperti itu akan ketinggalan,” tuturnya.
Dia menambahkan, bisnis koperasi syariah maupun koperasi konvensional khususnya di Jateng juga harus menangkap peluang usaha baik di perbankan, asuransi dan investasi senilai 40,6 juta dolar AS atau setara kurang lebih Rp 527 triliun. “Potensi Rp 527 triliun berdasarkan data Bank Indonesia. Kalau kita lihat dari Jawa Tengah, dari rangking kualitas, bersaing dengan Jawa Timur, keduanya saling salip-menyalip, satu, dua. Jadi koperasi di Jawa Tengah tidak kalah penting selalu unggul di atas koperasi konvesional,” katanya lagi.
Alokasi penyaluran dana LPDB-KUMKM tahun 2017 mencapai Rp 1,5 triliun, akan dioptimalkan penyalurannya kepada koperasi sebesar 40 persen atau Rp 600 miliar serta bagi UKM baik langsung maupun melalui lembaga perantara sebesar Rp 900 persen atau 60 persen. Dari alokasi tersebut, sebesar Rp 450 miliar dialokasikan untuk pola syariah.
Sekedar informasi, sejak tahun 2008 sampai 2017 LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 8,49 triliun kepada 1.014.078 UMKM melalui 4.300 mitra yang terdiri dari para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp. 1,4 triliun disalurkan dengan pola syariah.
Menyoal Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), lanjut Braman, sangat membantu sekali dalam penyaluran LPDB-KUMKM. Saat ini, baru 19 BLUD yang sudah beroperasi, 5 BLUD di tingkat provinsi, dan sisanya di Kabupaten/Kota. “Jadi dengan BLUD menjadi kepanjangan tangan dalam penyaluran LDPB-KUMKM,” ungkapnya. (son)
