Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan apabila memenuhi syarat bisa saja keinginan sejumlah pihak agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya bisa diwujudkan. Hingga saat ini, sudah ada dua sampai tiga fraksi secara informal menyatakan persetujuannya. "Kalau secara informal, mungkin baru 2-3 fraksi, tapi nanti kita liat secara formalnya," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).
Politisi Partai Gerindra ini enggan menyebut fraksi mana saja yang sudah menyetujui pembentukan Pansus untuk membongkar persoalan ribuan nasabah yang tidak bisa mengambil dana yang disimpan di perusahaan negara tersebut.
Dasco memastikan apabila pimpinan DPR segera menggelar rapayt usai masa reses persidangan DPR pada Januari 2020 mendatang untuk memetakan pendapat dan sikap fraksi mengenai wacana pembentukan pansus PT Jiwasraya. "Yang penting dicari kemana uangnya, lalu gimana solusinya, kan kasian ini nasabah-nasabah yang sekian banyak kehilangan uangnya, nanti dicari solusinya gimana asuransi Jiwasraya terbantu semuanya," sebut Wakil ketua Umum Partai Gerindra ini.
Menurut Dasco usulan pembentukan Pansus muncul karena persoalan nasib uang ribuan nasabah Jiwasraya menjadi beban tanggungjawab wakil rakyat di DPR terutama Komisi VI DPR, Komisi XI DPR, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). "Komisi XI dan komisi VI itu kan memang sudah meminta membuat surat untuk mengadakan secara khusus audit, terhadap Jiwasraya. Saya pikir komisi VI dan komisi XI dalam rapim yang akan datang ada usulan untuk membikin pansus terhadap Jiwasraya," kata Dasco.
Kasus gagal bayar PT Jiwasraya terhadap ribuan nasabahnya menjadi polemik setelah Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya.
Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.
Presiden Jokowi menyatakan masalah di Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi.
Meski berat, namun Presiden Jokowi meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.
Namun, pernyataan Presiden Jokowi tersebut menyulut reaksi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) termasuk kemarahan kader Partai Demokrat bahwa seolah pemerintahan SBY dipersalahkan dalam kasus ini.
Melalui akun media sosialnya Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya buka suara soal krisis PT Asuransi Jiwasraya yang dituding bermasalah sejak masa pemerintahannya.
Dalam tulisannya SBY mempersilahkan jika pemerintahannya menjadi pihak yang disalahkan dan diminta bertanggung jawab. "Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu," kata SBY, seperti diungkapkan asisten pribadinya, Ossy Dermawan lewat akun Twitter @OssyDermawan.
Namun, sejumlah kader Partai Demokrat mempersoalkan sejumlah menteri yang terlibat dalam persoalan ini terutama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara karena itu itu Menkeu juga dijabat Sri Mulyani. (har)
