Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta meminta, PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan seluruh BUMN terkait, membatasi kuota ekspor hasil laut yang diekspor melalui Pelabuhan Benoa terutama ekspor ikan tuna. Pembatasan ekspor penting dilakukan agar kebutuhan hasil laut di Bali tercukupi.
"Khusus untuk Bali, saya ingin menyampaikan aspirasi dari para pengusaha UKM yang bergerak dalam pengolahan hasil laut, bahwa Bali kekurangan bahan baku karena ikan tuna yang diturunkan di Pelabuhan Benoa langsung diolah oleh pemilik kapal sekaligus pemilik perusahan pengolahan kemudian di ekspor ke jepang, yang disisakan hanya kulit dan tulang," ucap Nyoman Parta saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Wakil Menteri 1 BUMN Budi Gunadi Sadikin dan BUMN sektor Pangan antara lain Perum Bulog, PT Garam, PT Berdikari, RNI, Pertani, Perikanan Nusantara (Perinus) Persero serta 13 BUMN sektor pangan lainnya di Ruabg Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).
Akibat kurangnya pasokan hasil laut dari Pelabuhan Benoa itu, berdampak buruk pada sektor lainnya seperti konsumsi hasil laut untuk pariwisata yang menjadi sektor unggulan masyarakat di Pulau Dewata tersebut. Ia khawatir persoalan ini dapat mengancam jumlah kunjungan dan daya pikat wisatawan.
Beruntung, ucap Legislator dari dapil Bali ini, masih ada pasokan ikan dasar seperti kerapu, tongkol, kakap, lobster dari Pulau Jawa sehingga bisa mengatasi kebutuhan konsumsi untuk pariwisata di Bali. "Jadi saya minta kepada seluruh BUMN khususnya PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero jangan semua diekspor ikan tuna nya, agar pengusaha UKM dapat bahan baku" tegasnya.
Masih mengenai pengolahan hasil laut, anggota DPR dari Fraksi PDIP ini menyoroti berkurangnya jumlah para petambak garam, akibat masuknya garam impor hingga ke konsumsi rumah tangga dengan berbagai alasan. Ia menilai salah satu alasan impor garam karena alasan garam lokal kandungan yodiumnnya rendah sangat tidak masuk akal.
"Kan teknologi begitu maju kalau yodiumnnya rendah, lakukan dong proses tehnologi itu, bukan malah impor. Aneh kita punya laut dan garis pantai paling panjang nomer dua di dunia, tapi kokmalah impor garam," kritiknya.
Nyoman Parta juga meminta Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) menghentikan impor beras demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harusnya penyerapan beras petani lebih dimaksimalkan agar stok dalam negeri cukup. “Kepada Bulog secara khusus saya minta tidak impor beras lagi, impor beras bukan saja merugikan petani tapi juga menyakiti petani,” pintanya.
Menurutnya, para petani yang sejatinya berjuang mempertahankan kebutuhan strategis dan bertahan dengan hujan serta terik matahari harusnya mendapatkan subsidi, bukan malah dimusuhi oleh negara sendiri dengan cara mengimpor beras. “Indonesia dianugerahi tanah yang subur, tapi sayang sekali, budaya impor telah menjauhkan cita-cita negara yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan” imbuhnya.
Terakhir, ia menyoroti masalah impor daging sapi. Padahal berdasarkan infomasi di lapangan, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak swasembada sapi. “Itu berarti ada 33 Provinsi yang swasembada sapi, beras dan lainnya. Bahkan sejumlah daerah memiliki peternakan sapi yang yang berlimpah. Anehnya kita tetap impor daging sapi,” ungkapnya.
Tetapi, faktanya kondisi ini membuat jumlah peternak sapi berkurang dan jumlah populasi sapi mengalami penurunan secara drastis. “Harga sapi lokal dibeli dengan harga yang lebih murah dari pada sapi impor, sehingga membuat para perternak kita mengalami kerugian dan memilih alih profesi,” ujarnya.
Sementara itu Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyambut baik usulan stop impor beras. Karena Bulog terus menerus menyerap beras petani dari berbagai daerah. “Bahkan sekitar bulan april akan mengekspor beras ke Arab Saudi,” ujar Buwas. (har)
