Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid menegaskan sikap partainya tetap berada di luar barisan pendukung pemerintah sebagai oposisi.
Meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap membantu pemerintahan capres terpilih Joko Widodo (Jokowi), bukan Partai Gerindra telah berubah haluan menjadi pendukung pemerintah. "Bekerja sama dalam pengertian luas membangun bangsa. Jangan diartikan bekerja sama dalam artian sempit. pokok posisi yang baik adalah bekerja sama demi bangsa. Ya bukan bagi kabinet, bagi rezim," ucap Sodik usai dialog Empat Pilar MPR bertema 'Rekonsiliasi Untuk Persatuan Bangsa' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7).
Soal adanya kesepakatan politik antara Prabowo dengan Jokowi, Wakil ketua Komisi VIII DPR ini menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Namun, garis partai telah menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap pada sikap oposisi. "Kalau soal tawaran konkretnya yang berhak bicara adalah pimpinan kami. Tapi pimpinan kami juga sudah bilang bahwa kami di luar," ujarnya.
Bagi Sodik, pertimbangan tidak bergabung dengan pemerintah adalah penolakan oleh para pendukung di akar rumput. Ditambah ada perbedaan visi antara Prabowo dan Jokowi. Terutama visi di bidang ekonomi. "Ya salah satu pertimbangan (faktor pendukung). Tapi yang lebih mendasar soal visi. Kami pada visi ini agak beda," kata Sodik.
Sementara itu Anggota MPR/DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus.
Syarief mendukung sikap Gerindra apabila tetap memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan. Sebab menjadi oposisi itu sebenarnya merupakan dari bagian kebersamaan yaitu membangun demokrasi yang sehat dan menciptakan keseimbangan jalannya pemerintahan. "Kalau nanti setelah Pilpres ada yang di luar pemerintahan, itu juga membangun kebersamaan. Dalam pemerintahan yang baik, lebih bagus ada teman yang mengingatkan. Perlu dikritik," kata Syarief.
Politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengakui Pemilu Presiden berdampak pada potensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, sebab beragam isu dimunculkan saat kampanye seperti isu-isu primordial. "Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir," kata Syarief. (har)
