JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia Harun Al Rasyid Lubis mengatakan, pengelola infrastruktur harus dipisahkan antara fungsi strategi dan policy, regulatory serta operasional. Tujuannya adalah menghindari benturan kepentingan, terutama dalam pengelolaan asset infrastruktur publik selama masa layannya. Demikian diungkapkannya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (21/7).
Dosen ITB ini mengatakan, dalam praktek dan sampai saat ini masih terjadi tumpang-tindih pengurusan aset antara pemerintah (regulator) dan badan usaha (operator), seperti aset rel , jalan arteri, jalan tol, dan pelabuhan. Khusus bandara, telkom, energi dan ketenagalistrikan sudah lumayan terpisah dan clear.
Lembaga yang menyiapkan strategi dan kebijakan setingkat menteri (politis) yang dibantu dengan pengaturan teknis oleh setingkat Sekjen-Dirjen (karier – permanen), kata Harun Al Rasyid, harus dapat mencegah benturan kepentingan, dan mereka selayaknya tidak boleh turut langsung menyelenggarakan (membangun, memelihara dan operasi) aset infrastruktur yang dikelola operator (badan usaha).
Fungsi penyelenggaraan (operator) ini, kata dia, harus terpisah dari kementerian dan birokrasi, yang wujudnya berupa badan usaha BUMN/BUMD atau badan usaha terpisah. Adapun lembaga yang berperan sebagai wasit yakni badan regulator untuk ekonomi (persaingan) dan keselamatan, juga harus dibuat terpisah dari kementerian, birokrasi dan operator. Tujuannya agar dalam mengatur, badan pengatur ini dapat menegakkan fairness antar sesama operator baik dalam pasar dan antar pasar (intermoda), termasuk mencegah kartel.
Saat ini, jelas Harun Al Rasyid, setiap subsektor infrastruktur memiliki pola kelembagaan yang berbeda-beda, telekomunikasi dan bandara termasuk yang paling maju dan dewasa (mature). Subsektor lainnya masih perlu melakukan reform kelembagaan terutama jalan, kereta api dan pelabuhan, untuk menjamin agar praktek tata kelola yang baik dapat diterapkan.
Dengan demikian, kata ahli infrastruktur yang sudah banyak terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur nasional tersebut, hal itu akan mengurangi celah-celah fraud dan korupsi pembangunan infrastruktur. Pembenahan utama yang perlu terus digalakkan adalah memisahkan fungsi-fungsi institusi publik di atas dan keterbukaan melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi setiap pekerjaan infrastruktur strategis.
Kiprah lembaga kementerian dan birokrasi idealnya tidak boleh turut langsung mengurus asset, namun tetap membuat semua kebijakan termasuk mengusulkan alokasi anggaran di setiap subsektor sesuai visi kementeriannya.
Adapun asset-asset sebaiknya dikelola langsung oleh badan usaha terpisah seperti di Inggris semua prasarana rel dikelola oleh Network Rail sebagai Perum, jalan dan jalan tol oleh BUMN Highway England dulu Highway Agency. Semua badan usaha ini adalah mitra tetapi terpisah dari kementerian/lembaga departemen. Badan regulator ekonomi sebagai wasit juga dipimpin oleh lembaga non-departmen terpisah yakni ORR (Office of Rail and Road), dan badan- badan lain untuk sub sektor lain seperti CAA ( Civil Aviation Authority) untuk penerbangan.
Harun mengamati akhir- akhir ini ada kecederungan bahwa peran BUMN menjadi samar antara yg berfungsi sebagai Badan Usaha (berdagang) dan Milik Negara (penetrasi intervensi pemerintah). Bagaimana pun fungsi fiskal pemerintah dan fungsi hutang swasta harus ditempatkan pada proporsi yang wajar. Kunci untuk mendapatkan harga terbaik dari pengadaan dan pembangunan infrastruktur strategis hanya bisa diperoleh lewat persaingan usaha atau tender terbuka. “Kalau tidak masyarakat sebagai (tax payer) tak terhindarkan hanya menjadi korban dan sasaran dari kesalahan kebijakan pemerintah,” tutupnya. (son)
