Menurut Irawan, isu ini jelas memprovokasi dan mengganggu suasana demokrasi yang diharapkan terus berlangsung damai hingga pemilu berakhir. Iapun mempertanyakan informasi atau masukan yang diberikan lingkaran maupun pembisik Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI. "Di BPN ini semua kumpulan anak-anak bangsa yang memang banyak mendapatkan pendidikan di luar negeri. Saya bisa memastikan kita tidak menggunakan konsultan politik asing. Maka pernyataan Presiden itu salah," imbuhnya.
Irawan mengungkapkan isu ini muncul pertama kali ketika pertama kali ada potongan video seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia menyalami Prabowo sebelum capres nomor urut 02 tersebut menyampaikan pidato 'Indonesia Menang' di JCC, Jakarta 14 Januari lalu.
Saat itu, lanjut Irawan, pihaknya mengundang sejumlah beberapa pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sehabat. Dan ada 13 perwakilan yang datang. "Jadi siapa yang memberikan masukan kepada presiden, itu salah besar. Jadi, kita sesalkan tuduhan tersebut. Kita memiliki hubungan baik dengan negara itu. Hubungan diplomasi yang kita lakukan adalah hal biasa saja, yang juga dilakukan banyak partai politik, apalagi sekarang Pak Prabowo adalah calon presiden," katanya.
Irawan memastikan kehadiran perwakilan dari Kedubes Rusia ke acara Politik Kebangsaan Prabowo Subianto yang ketika itu juga menyampaikan visi dan misi capres nomor urut 02 itu hanya sebatas komunikasi terhadap calon pemimpin yang akan bertarung sebagai kontestan Pilpres 2019. "Tentu saja mereka (kedutaan besar) ingin mengetahui program-program kita. Apalagi Rusia itu adalah negara sahabat. Sayang sekali kalau pihak Jokowi menyerang seperti itu," tegas Irawan.
Jokowi Diminta Fokus
Untuk itu, ia mengimbau kepada kubu Jokowi agar fokus saja bekerja bagaimana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di sisa masa jabatannya. "Maka kami sangat menyesalkan komentar tersebut datang dari Presiden. Kita tidak ada mempergunakan jasa konsultan asing. Disini, kita difitnah. Sementara disana justru mereka lebih banyak mendatangkan tenaga kerja asing. Memangnya Indonesia kurang tenaga kerja," tutup Irawan.
Untuk diketahui Propaganda Rusia terlontar dari Jokowi saat Capres nomor urut 01 itu menyebut banyaknya hoax dan fitnah karena adanya upaya adu domba ala asing yang dilakukan oleh tim sukses. Hanya Jokowi tidak menyebut tim sukses mana yang dia maksud. "Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan Propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoax, ini yang segera harus diluruskan Bapak-Ibu sebagai intelektual," ucap Jokowi dalam deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2).
Jokowi yang juga Presiden RI menyebut istilah "propaganda Rusia" dan konsultan asing berkaitan dengan politik Indonesia yang kini diisi oleh kabar bohong dan politik yang tak santun.
Kedutaan Besar Rusia di Indonesia pun segera merespons penggunaan terminologi Propaganda Rusia yang beberapa kali mengemuka di masa Pilpres 2019 ini.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva merespons soal istilah propaganda Rusia ini melalui akun Twitter resmi Kedubes Rusia Jakarta @RusEmbJakarta.
Pihak Kdubes menyatakan tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri orang lain dan istilah propaganda Rusia itu adalah bikinan AS yang sejak lama digaungkan. "Sebagaimana diketahui istilah “propaganda Rusia” direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," dituliskan Kedubes Rusia melalui cuitan Twitter. "Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami." (har)
