Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta semua pihak tidak melakukan mobilisasi massa yang berrpotensi pada aksi anarkis menjelang pelantikan presiden/wakil presiden, 20 Oktober 2019 nanti. "Kita ingin berikan imbauan kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa. Kumpulan massa mudah sekali terprovokasi sehingga bisa berujung rusuh dan anarkis," ucap Kapolri dalam apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas Jakarta, Kamis (17/10).
Imbauan itu berdasarkan pengalaman polisi yang kerap bentrok dengan massa saat mengawal aksi unjuk rasa yang digelar belakangan ini. Setiap massa terkonsentrasi pada satu titik, potensi rusuh selalu ada. "Pengalaman kita belakangan ini, misalnya saat aksi massa adik-adik mahasiswa, siang hari aman-aman saja aksi massanya, tapi malam hari mulai lempar batu, bakar segala macam, dan ada yang membawa senjata yang berbahaya dan berujung merusak fasilitas umum," ungkapnya.
Lain halnya, kata Tito kalau aksi demonya damai-damai saja, tentu Polri tidak mempersoalkan. Sayangnya, demo yang berujung rusuh itu ternyata ditunggangi pihak-pihak yang memanfaatkan aksi massa untuk kepentingannya.
Meski tak melarang, Tito memastikan polisi tak akan menerbitkan surat izin jika unjuk rasa jelang pelantikan presiden berpotensi rusuh. "Agar tidak kecolongan, upaya aksi massa yang berujung kerusuhan, ada dua pendekatan, yaitu preventif dan penegakan hukum. Selain itu, kita juga tidak menerbitkan tanda terima unjuk rasa jika ada potensi kerusuhan," kata Tito.
Ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasi aksi massa yang berpotensi rusuh. Kata Tito, ada dua langkah yang dilakukan Polri dalam mengantisipasi kemungkinan rusuh menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Pertama preventif dan kedua penegakkan hukum. Untuk upaya preventif, Polri telah memutuskan tidak akan menerbitkan tanda terima permohonan unjuk rasa yang berpotensi kerusuhan.
Untuk diketahui, sebanyak 30.000 personel gabungan dari TNI-Polri akan disiagakan jelang pelantikan. Rencananya, acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin akan dimulai pada pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sementara itu, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo – KH Ma'ruf Amin, kompleks Parlemen MPR, DPR dan DPD RI mulai dipercantik.
Sejumlah sisi bangunan, terutama di ruangan Rapat Paripurna I atau dikenal gedung kura-kura terus dipercantik dengan hiasan bunga maupun aksesoris lainnya.
Sejumlah pekerja memasang kabel, menata lampu dan menyiapkan kursi pimpinan MPR. Juga sudah terpasang satu kursi di sisi kanan pimpinan yang disediakan untuk presiden terpilih Jokowi, dan dua kursi di sisi pimpinan MPR untuk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin.
Inagurasi pelantikan Jokowi masih tiga hari lagi atau tepaynya pada 20 Oktober 2019 lusa. Sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga sudah terlihat mulai aktif melakukan sterilisasi keamanan gedung MPR/DPR.
Petugas keamanan dari Polri juga memperketat keamanan gedung. Sejumlah kebijakan untuk menggaransi keamanan diambil Polri misalnya menutup
Jalan Gatot Subroto, yang melintas tepat di depan gedung MPR/DPR/DPD RI hingga usai pelantikan presiden-wakil presiden 20 Oktober 2019.
Bentuk pengaman lainnya antara lain menutup akses pejalan kaki yang biasa masuk ke gedung MPR/DPR melalui pintu kecil yang berada tepat di sebelah pos polisi di sisi barat gedung atau di belakang gedung wakil rakyat tersebut.
Sementara dari sisi jumlah personel juga diperkuat antara lain menambah beberapa unit barracuda, sejumlah mobil taktis dan motor-motor taktis Polri.
Bentuk pengetatan lainnya adalah mengecak tiap orang yang keluar masuk gedung yang harus menunjukkan tanda pengenal.
Selain dihadiri kepala negara sahabat, duta besar perwakilan negara, Inagurasi Pelantikan Presiden juga akan dihadiri para mantan presiden, ketua umum partai politik, dan tokoh nasional. (har)
