Kementerian Perhubungan terus memaksimalkan dan mendorong produktivitas muatan tol laut agar tujuan penyelenggaraan tol laut yaitu terciptanya konektivitas wilayah di Indonesia sehingga dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia wilayah Barat dan Indonesia wilayah Timur. "Penyelenggaraan program Tol Laut sebagai salah satu program unggulan Pemerintahan Joko Widodo, terus dievaluasi guna mendapatkan masukan dan perbaikan agar tujuan penyelenggaraan tol laut tersebut tepat sasaran," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko di Jakarta, Jumat (24/8).
Adapun, evaluasi tol laut terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik, serta tentunya dampak pelaksanaan program tol laut terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
Yang jelas, kata Wisnu, Pemerintah terus mengevaluasi dan melakukan sejumlah perbaikan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Program Tol Laut, yakni menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (T3P), serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,.
Saat ini, menurut Wisnu, yang sering dikeluhkan dan menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTI), padahal pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa bisa dibilang lebih menguntungkan karena harga angkut yang relatif lebih murah dan juga dapat mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. "Oleh karena itu, guna menciptakan keseimbangan perdagangan, kami terus memotivasi dan mendorong para kepala daerah dan pelaku pasar, terutama di Kawasan Indonesia Timur, supaya mengirimkan hasil industri dan potensi unggulan daerah mereka melalui Program Tol Laut,” ujar Wisnu.
Langkah-langkah yang diambil dalam upaya tersebut, lanjut Wisnu, meliputi upaya pengadaan reefer container sebanyak 40 (empat puluh) unit untuk muatan balik mengangkut ikan dan menyiapkan mekanisme pemberian potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap 5 (lima) unit dry container dan 5 (lima) unit reefer container pertama yang dibooking.
Selain itu, juga sedang dikaji kemungkinan untuk pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah T3P untuk dry dan reefer container kosong melalui subsidi operasi kapal dengan operator PT. Pelni, sehingga dalam hal ini tidak ada tambahan subsidi lagi karena kapal sudah dicharter PP.
Terkait usulan beberapa pihak bahwa Pemerintah diminta memberikan subsidi juga ke semua kegiatan container handling dan reposisi di pelabuhan, usulan tersebut untuk saat ini belum tepat, karena pada tahap sekarang ini, Pemerintah lebih fokus pada pemerataan akses kapal-kapal agar bisa masuk ke daerah T3P supaya masyarakat disana bisa merasakan hasil dari konektivitas kapal laut. (son)
