Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, menawarkan perlindungan untuk Baiq Nuril. "Kami akan menawarkan perlindungan kepada Bu Nuril. Saya sudah siapkan surat permohonannya untuk bisa ditandatangani Bu Nuril," kata Hasto dalam diskusi Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan MPR RI bertajuk 'Perlindungan Perempuan dari Ancaman Kekerasan Seksual' di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).
Tawaran dari LPSK itupun direspon Baiq Nuril yang juga hadir dalam diskusi tersebut. Mantan guru honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini tak menyia-nyiakan dan langsung menandatangani surat permintaan perlindungan sebagai saksi dan korban.
Perlindungan diberikan LPSK dalam upaya proaktif LPSK yang menilai Baiq Nuril sebagai korban. Secara aktif, LPSK mendatangi Nuril agar bisa mendapatkan perlindungan.
Hasto menjelaskan ketika kasus Nuril bergulir pada 2014, LPSK sama sekali tidak dilibatkan dan tidak diberi tahu. Ketika ramai, Hasto langsung menghubungi Komnas Perempuan agar bisa memberi saran kepada kuasa hukum Nuril.
Ia menyarankan agar kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah kepada Nuril dilaporkan sebagai tindakan pidana. Sebab, selama ini, kasus yang bergulir hanya soal pencemaran nama baik terkait rekaman pembicaraan Nuril dengan mantan Kepala sekolahnya itu.
Nuril dan kuasa hukum resmi melaporkan mantan kepala sekolah itu ke kepolisian pada 19 November 2018. "Kami dorong agar laporan itu dilakukan supaya Bu Nuril punya posisi sebagai korban dan saksi korban. Alhamdulillah sudah dilakukan meski terlambat," ujar Hasto.
Selain Nuril, LPSK juga akan memberikan perlindungan kepada saksi lain dalam perkara ini. Hasto mengatakan, pekan ini LPSK akan bertolak ke Mataram untuk menemui saksi yang selama ini tidak berani memberikan kesaksian. "Ada saksi yang tidak berani memberi kesaksian, ada di Lombok. Kamis, kami ke Lombok untuk mendata saksi agar bisa beri permohonan dan kami beri perlindungan," kata Hasto.
Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB. Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq Nuril tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.
Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Ternyata, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta. (har)
