TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Korupsi (GEMPUR), Rabu (20/12) menggelar aksi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka mendesak dihapusnya pungutan liar (pungli) yang masih sering dilakukan oleh oknum Lurah serta pegawai BPN. “Dalam kepengurusan sertifikat tanah masih sering banyak keluhan dan temuan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum lurah hingga BPN sendiri,” ungkap koordinator lapangan, Syaprudin Roy.
Maraknya pungli yang sering dilakukan kedua lembaga tersebut, jelas merugikan dan memberatkan warganya sendiri. Bahkan akibatnya tak jarang warga yang jadi enggan mengurus sertifikat tanah karena sudah di takut takuti oleh angka yang fantastis. “Bagaimana mau maju jika perangkatnya sendiri seperti ini,” imbuhnya.
Dalam aksi unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat dari petugas Polres Tangsel tersebut, puluhan massa tidak hanya berorasi. Namun massa juga melakukan aksi teatrikal menyinggung kinerja Pemkot Tangsel dan BPN karena pungli yang dilakukan di dua lembaga tersebut.
Puas berorasi depan kantor BPN perwakilan massa dipertemukan dengan pihak BPN. Kemudian, melanjutkan aksinya di Halaman Puspemkot Tangsel di Maruga, Ciputat. (nov)
