Masyarakat Sipil Pilar Pemerintahan Demokratis

JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Masyarakat sipil sebagai warga negara dan asosiasi sipil merupakan pilar penting dalam mempromosikan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu keterlibatan dan kolaborasi yang konstruktif antara aktor masyarakat sipil, parlemen dan instansi pemerintah yang menghasilkan kebijakan konkrit. Demikian diungkapkan Perwakilan Khusus Uni Eropa untuk Hak Asasi Manusia Stavros Lambrinidis saat diskusi di Jakarta, Jumat (24/11).

Diskusi bertajuk Menciptakan dan Memelihara Lingkungan yang Mendukung bagi Masyarakat Sipil diselenggarakan oleh Delegasi Uni Eropa dengan menghadirkan sejumlah tokoh antara lain Harkristuti Harkrisnowo, Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia, Universitas Indonesia, dan Usman Hamid, Direktur Amnesti Internasional Indonesia.

Diskusi bertujuan untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan masyarakat sipil pada tingkat lokal dan global untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia.

Menurut Stavros, unsur-unsur utama lingkungan yang memungkinkan masyarakat sipil untuk bekerja dengan bebas mencakup kerangka hukum dan peraturan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sikap konstruktif dan terbuka oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil, transparansi dan akuntabilitas dan toleransi publik terhadap sudut pandang dan identitas yang berbeda.

Kunjungan Stavros Lambrinidis ke Indonesia ini adalah bagian dari serangkaian kunjungan ke beberapa negara diantaranya Burkina Faso, Ghana, Chili dan Peru dalam konteks inisiasi cerita hak asasi manusia yang baik di berbagai negara.

Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk mengidentifikasi contoh positif untuk membangun sebuah cerita positif yang nantinya dapat melawan pesan negatif yang dipromosikan oleh negara-negara tertentu yang berusaha melemahkan universalitas hak asasi manusia.

Diskusi Panel ini membahas beberapa hal penting mengenai menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil, dari perspektif global, regional, dan juga nasional (dari perspektif Indonesia). Elemen-elemen yang dibahas, yaitu Gambaran mengenai tantangan utama yang sedang dihadapi, Pentingnya konsultasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil, Menyorot contoh positif di Indonesia dan di seluruh dunia, Meningkatkan kesadaran mengenai kebijakan Uni Eropa dan tindakan dalam mendukung masyarakat sipil dan memastikan lingkungan yang mendukung. (son)

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button