Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, dan masyarakat untuk membantu UMKM tetap berproduksi sebagai sektor yang menumpu sektor riil level terbawah di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. "Perlu saya jelaskan pelaku UMKM terutama yang sektor mikro ada 64 juta unit usaha, ini bukan persoalan kecil, persoalan besar jadi memang bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi swasta dan masyarakat,” kata Teten saat Talkshow Selamat Pagi Indonesia di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Kamis (26/3).
Teten mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus khusus untuk menjaga daya beli terhadap produk UMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan dua stimulus khusus sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM di tengah wabah COVID-19. "Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp2 triliun,” kata Teten.
Teten mengharapkan stimulus tersebut mampu mendongkrak penjualan produk-produk UMKM dan dengan anggaran Rp2 triliun dan diskon 25 persen untuk konsumen 2 juta orang diharapkan akan memberikan stimulus terhadap daya beli UMKM sebesar Rp10 triliun.
Kemudian stimulus yang kedua, kata Teten, dalam bentuk bantuan tunai, untuk sektor mikro. "Teknisnya ada beberapa model yang sedang kami persiapkan. Kami sedang memberikan stimulus bagi jasa antar termasuk tukang ojek online,” kata Teten.
Untuk itu, ia menegaskan, pemerintah perlu kerja sama dengan e-commerce. “Untuk mengefektifkan social distancing, harus dicarikan solusinya agar social distancing ini produktif,” katanya.
Stimulus bantuan tunai dicontohkan berupa dana Rp3 juta untuk usaha mikro/ultra mikro yang sudah terdampak COVID-19 dari data yang diusulkan dinas di daerah.
Kemudian juga bantuan sebesar Rp2 juta kepada individu yang memiliki usaha mikro, skema bantuan Rp4 juta bekerja sama dengan BUMN pangan seperti Bulog, serta dalam bentuk subsidi biaya pengantaran usaha mikro yang belum masuk ke platform digital. Koperasi di daerah yang terdampak. "Kami sudah berkoordinasi dengan BUMN pangan yang siap menjadi off taker untuk mendistribusikan produk pangan ke warung-warung tradisional,” katanya. (son)
