TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Pelayanan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai belum maksimal. Hal ini diungkapkan Tangerang Public Transparancy Watch (TRUTH) berdasarkan penelitian selama tujuh bulan. “Kami melakukan survey dengan jumlah responden 400 responden pengguna BPJS Se-Kota Tangerang Selatan, dari hasil Posko Pengaduan, sebanyak 183 laporan atas pelayanan kesehatan dari hasil pembukaan posko pengaduan,” ungkap Koordinator TRUTH Aco Ardiansyah.
Dari hasil survey dan laporan masyarakat inilah kemudian pihaknya melakukan konfirmasi melalui observasi ke lapangan dan wawancara kepada stakeholder antara lain akademisi, pemberi layanan (Kepala Dinas Kesehatan, Dir. RSU Kota Tangsel dan Kepala BPJS Kota Tangsel), Masyarakat di setiap kecamatan Se-Kota Tangerang Selatan, dan juga CSO yang konsen terhadap pelayanan kesehatan di Kota Tangsel.
“Adapun hasil dari pemantauan yang kami lakukan setelah melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap temuan awal kami, terdapat 15 masalah pelayanan pada RSU Kota Tangerang Selatan, 9 Masalah Pelayanan pada Puskesmas di Kota Tangsel dan 9 Masalah pada pelayanan BPJS Kota Tangsel,” terangnya.
Sembilan temuan BPJS Kesehatan Kota Tangsel tersebut di antaranya, tidak ada publikasi informasi mengenai pelayanan apa saja yang ditanggung oleh BPJS, prosedur penanganan masalah yang belum jelas (berbelit-belit), ketidak-pastian pelayanan sesuai dengan prosedur, penanganan pengaduan kurang cepat dan tepat, tidak ada kepastian dilayani dengan baik di faskes yang bekerjasama dengan BPJS dan petugas belum sabar melayani.
“Infrastruktur layanan Kantor BPJS kurang memadai. RSU dan Puskesmas kurang terbuka terhadap BPJS dalam hal kolaborasi. Pelayanan data dan informasi secara offline BPJS masih kurang,” tandasnya. (nov)
