JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Anggota MPR RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah segera memenuhi tanggung jawabnya membentuk Badan Pangan Nasional untuk menangani masalah pangan secara nasional tersebut. Dia meyakini, apabila badan baru ini terbentuk akan mengubah struktur dan mekanisme pangan nasional serta mengubah pola permainan pangan yang selama ini terjadi.
“Kalau ada badan pangan nasional ini akan terjadi perubahan fundamental terhadap struktur dan mekanisme pangan nasional, dan yang kedua terhadap pola permainan pangan,” kata Viva Yoga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (149).
Sesuai ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, badan ini seharusnya sudah terbentuk pada Oktober 2015. Dengan demikian, pemerintah dianggap berhutang pada undang-undang selama dua tahun lebih.
Diakui politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kebijakan pangan tidak lepas dari wilayah politik, karena ekonomi politik pangan menjadi suatu keniscayaan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menjalankannya.
Menurutnya, pola permainan terhadap pengadaan pangan nasional selama ini sangat menentukan terhadap bagaimana konfigurasi politik itu terjadi. Oleh karena itu, perdebatannya bukan pada bagaimana pangan masuk pada wilayah politiknya tetapi bagaimana agar politik yang dibuat bisa mengarah pada upaya mensejahterakan rakyat, terutama petani dan nelayan.
“Presiden cantik Thailand itu jatuh gara-gara beras. Jadi soal Pangan itu tak bisa dipisahkan dari politik tetapi politik yang mensejahterakan petani dan nelayan,’ ingatnya. Hal pokok lain yang perlu dilakukan pemerintah, tegas Viva Yoga adalah perlunya mendorong program pemerintah dengan mendirikan Bank Pertanian. Sampai sekarang, realisasi membentuk bank yang khusus dibentuk untuk mengelola pertanian belum juga terwujud.
Ketika dirinya masih menjadi duduk dipimpinan Komisi IV DPR sebagai wakil ketua komisi hal ini pernah didorong, namun pemerintah ketika itu menyatakan tidak perlu dibentuk Bank Pertanian karena bank-bank konvensional yang sudah ada dinilai sudah mampu menangani dengan pemberian kredit kepada usaha mikro kecil yang bergerak di bidang pertanian.
“Tetapi ternyata tidak berdampak secara signifikan. Kalau dibentuk Bank Pertanian saya yakin akan mampu memperkuat posisi pembiayaan kredit kepada para petani Indonesia,” imbuhnya.
Peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan startegi mewujudkan ketahanan pangan nasional bisa dilakukan dengan diawali gerakan secara masif melalui diversifikasi pangan.
“Terkait angka-angka produk impor ini, seharusnya bersama-sama wajib kita kritisi. Kita harus juga harus melakukan gerakan. Apa gerakan itu? Ya gerakan diversifikasi pertanian,” tegasnya.
Selain itu, usaha penganekaragaman jenis tanaman untuk menghindari ketergantungan pada beras, Gandhi juga menyarankan perlunya gerakan pencegahan alihfungsi lahan pertanian. “Permasalahan infrastruktur pangan khususnya padi adalah terkait pada jalur-jalur pengairan. Alihfungsi lahan pertanian untuk real estate dan lahan tempat tinggal itu sudah di luar batas karena sampai merusak jalur pengairan,” kritiknya. (har)
