Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap penyaluran bantuan modal kerja untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) betul-betul dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
Bantuan modal kerja yang diberikan pemerintah sebesar Rp2,4 juta dan rencananya akan diberikan kepada sedikitnya 12 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia melalui sistem perbankan. “Dalam penyalurannya kami berharap agar selektif dengan memperhatikan sungguh-sungguh aktivitas usahanya apakah toko, warung, kios, kelontong, pedagang kaki lima, pedagang keliling atau usaha rumahan lainnya dan lama usahanya sebagai pertimbangan,” kata Sarman dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/7).
Menurut dia, bantuan modal kerja bersifat hibah, artinya tidak ada kewajiban mengembalikan. Maka agar benar-benar dipakai untuk modal kerja dan tidak dipergunakan untuk konsumtif keperluan pribadi atau rumah tangga seperti yang diwanti-wanti Presiden.
Jika modal kerja ini tepat sasaran, ia berharap dampak ekonominya dapat dirasakan seperti kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, daya beli serta penyerapan tenaga kerja. “Jangan sampai penyalurannya tidak selektif atau berbau KKN maka anggaran Rp28,8 triliun uang negara akan hilang sia-sia. Ini penting kita ingatkan sejak sekarang agar niat baik pemerintah ini benar benar dirasakan dan manfaatnya baik oleh pelaku UMKM maupun terhadap perekonomian nasional yang sudah di ambang resesi,” ungkapnya.
Sarman menyarankan agar dalam penyaluran bantuan modal kerja itu dapat melibatkan organisasi/komunitas para UMKM calon penerima, yang nantinya mereka dapat dilibatkan dalam melakukan evaluasi dan monitoring.
Pemerintah juga dinilai perlu memberikan penghargaan kepada para UMKM penerima bantuan modal kerja, jika dalam waktu tertentu usahanya semakin berkembang akan menerima tambahan modal kerja dengan persyaratan yang mudah. “Ini untuk memacu para UMKM untuk benar-benar mempergunakan modal kerja tersebut dan berlomba untuk memajukan usahanya untuk naik kelas,” katanya.
Sarman mengatakan Hippi DKI Jakarta juga meminta kepada pemerintah pemberian modal modal kerja untuk UMKM tidak berhenti sampai di sini. Ia mendorong pemerintah untuk menyediakan modal kerja untuk pelaku usaha skala kecil, dengan persyaratan yang ringan, mudah dan terjangkau. “Dalam kondisi ekonomi seperti ini kita sangat yakin bahwa sektor yang paling mudah digerakkan untuk menggerakkan perekenomian nasional adalah UKM. Dengan modal sedikit dapat langsung berputar mengerakkan ekonomi akar rumput dan meningkatkan konsumi rumah tangga dan merekrut tenaga kerja,” pungkasnya. (son)
