MANGUPURA (Bisnis Jakarta) – Gubernur Bali Made Mangku Pastika minta perbankan untuk memberikan toleransi kepada debitur yang terdampak status awas Gunung Agung di Kabupaten Karangasem yang mengakibatkan mereka harus mengungsi dan menghentikan usaha.
“Kami akan berbicara dengan dunia perbankan yang betul-betul force majeure harus kita berikan toleransi. Mau tidak mau, tidak mungkin kita memaksa,” katanya ketika menghadiri Pertemuan Badan SAR Internasional di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Pastika juga minta kepada perbankan untuk memberikan keadilan kepada debitur salah satunya dengan tidak mengambil sertifikat tanah apabila mereka menjadikan tanahnya sebagai agunan.
Mantan Kepala Polda Bali itu mengharapkan agar perbankan juga mengambil langkah penjadwalan ulang kredit bagi debitur yang terdampak langsung karena sangat memungkinkan diambil oleh bank ketika menghadapi situasi darurat pengungsi saat ini.
Mengingat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) masih menempatkan status awas Gunung Agung karena aktivitas vulkanik yang fluktuatif, maka pemerintah daerah juga memperpanjang status darurat penanganan pengungsi hingga 26 Oktober 2017.
Akibatnya merembet kepada sejumlah hal tidak hanya menyangkut ekonomi masyarakat termasuk kredit macet tetapi juga kesehatan, pendidikan, pemenuhan logistik pengungsi hingga ancaman mangkraknya proyek pemerintah.
“Pengelolaan dana pemerintah tidak gampang, ada peraturan jika sampai akhir tidak selesai, ada penalti,” imbuh gubernur asal Buleleng itu.
Meski tidak menyebutkan jumlah proyek pemerintah di daerah rawan bencana yang terdampak, Pastika mengatakan bahwa apabila proyek terhenti dan tahun anggaran sudah akan habis, maka anggaran harus kembali ke kas negara.
Untuk memulainya kembali, anggaran itu dapat diupayakan lagi dalam anggaran perubahan akibatnya proyek pemerintah bisa saja mangkrak hingga akhir tahun depan. (grd/ant)
