Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan kegaduhan politik dan instabilitas pertahanan dan keamanan hanya akan menguntungkan para petualang politik.
Penegasan disampaikan menyusul sinyalemen adanya upaya dari pihak atau kelompok tertentu mengagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dengan menunggangi demo mahasiswa dan pelajar serta menciptakan kegaduhan dan instabilitas politik. "Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cenderung menggerakan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam)," ucap Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (29/9).
Untuk diketahui sesuai dengan tahaoan Penilu 2019, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan menggelar Sidang Paripurna MPR dengan agenda pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku capres dan cawapeea terpilih pada 20 Oktober 2019 mendatang. Pelantikan presiden dan waprea akan didahului oleh Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan 2019-2024 pada Selasa, (1/10/2019) awal pekan ini. Sidang paripurna MPR RI ini rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Untuk itu, Ketua DPR mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh hanya akan menguntungkan para petualang politik. "Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas," tegasnya.
Ketua DPR mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri. Ia berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal RUU KUHP dan RUU KPK.
Diakuinya setiap warga negara memiliki hak bertanya atau mempersoalkan sesuatu seperti pembahasan rancangan undang-undang (RUU). Tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Ketua DPR juga mengakui bahwa memang ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu. "RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan," ujarnya.
Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Terkait itu, Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.
Ia kembali mengingatkan agar protes yang dilakukan mahasiswa jangan sampai ditunggangi petualabg politik untuk membuat instabilitas politik yang targetnya menggagalkan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden. (har)
