Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengaku akan tetap fokus pada peningkatan sarana dan prasarana kelautan, serta pengembangan infrastruktur untuk peningkatan kemanan dan keselamatan pelayaran, khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi fokus pemerintah dalam pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.
Direktur Jendral Perhubungan Laut Kemenhub, R. Agus H Purnomo mengatakan, Direktorat Hubla setidaknya memiliki 2 pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan, terkait dengan sarana dan prasarana perhubungan laut. "Untuk Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), kami minta pengadaan kapal patroli karena banyak yang belum punya kapal patroli. Kemudian juga penetapan alur navigasi. Ada 1.400 lebih alur laut yang harus ditetapkan dan sekarang baru 50 alur yang sudah ditetapkan. Kita genjot pelan-pelan untuk ditetapkan," ujar Dirjen Agus di Jakarta, Sabtu (21/9).
Selain terkait sarana dan prasarana perhubungan laut, Agus mengatakan, kegiatan-kegiatan rutin seperti digitalisasi sistem pelabuhan, hingga kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran, akan tetap dilaksanakan di 2020 dengan anggaran yang tersedia. "Hampir semua direktorat program rutin tetap dijalankan. Kemudian dilanjutkan juga program yang lalu seperti pengembangan pelabuhan patimban, angkutan laut perintis dan IT-nya (digitalisasi pelabuhan)," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Agus juga mengungkapkan rencana pemisahan penumpang dan barang di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya yang sudah masuk dalam kajian yaitu pelabuhan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
Ia mengungkap, pemisahan antara pelabuhan petikemas dengan pelabuhan penumpang itu dilakukan karena melihat kondisi dan perkembangan pelabuhan yang kian padat dan juga kebutuhan pelabuhan sendiri untuk menunjang kawasan pariwisata. "Ini tentu tidak baik untuk penumpang, utamanya karena pelabuhan itu juga digunakan untuk pelabuhan wisata," tuturnya.
Meski demikian, karena sifatnya masih kajian, Dirjen Agus belum dapat menjelaskan di daerah mana saja pelabuhan petikemas yang akan dibangun, serta juga belum dihitung berapa anggaran yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan petikemas tersebut.
Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 sebesar disetujui sebesar Rp 43,11 triliun. Total anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 Triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 Triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 Triliun (6,9 persen), serta belanja barang Tidak Mengikat Rp 13,59 Triliun (31,54 persen).
Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,90 Triliun (6,7 persen), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 Triliun (6,8 persen). (son)
