JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Kementerian Perhubungan menggandeng badan usaha untuk bekerja sama mengejar pembangunan proyek infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “Untuk membangun infrastruktur, anggaran maksimum hanya 40 persen, baik dari APBN maupun APBD. Untuk itu kami harus cari sumber pembiayaan lain,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam keterangan di Jakarta, Selasa (3/4).
Sekjen mengatakan, dikarenakan kemampuan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia maksimum hanya sebesar 40 persen, baik dari APBN maupun APBD, sehingga harus dicari sumber pembiayaan lain, salah satunya bekerja sama dengan badan usaha, baik badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) maupun swasta.
Kementerian Perhubungan merekrut badan usaha untuk ikut mengelola proyek pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah proyek yang masih belum berjalan atau setengah jadi. Tiga proyek pembangunan setengah jadi yang sedang fokus digarap adalah proyek Kereta Api Makassar – Pare Pare, Bandar Udara Labuan Bajo, serta Transit Oriented Development (TOD) Poris-Plawad. “Untuk proyek pembangunan yang belum berjalan atau masih setengah jadi, melanjutkannya itu butuh dana yang besar. Sehingga kami merekrut pihak-pihak lain dengan KPBU. Nanti kami akan dibantu dokumennya oleh kantor bersama. Di situ ada Kemenkeu, Bappenas, dan PT PII. Kita berharap tahun ini sudah closing, sudah ada penandatangan kerja sama, katanya.
Sementara untuk infrastruktur yang sudah operasional atau berjalan, Kementerian Perhubungan juga menawarkan kerjasama kepada BUMN maupun swasta dengan tujuan untuk mengalihkan sumber daya manusia serta anggaran pemeliharaan dan pembangunan Kementerian Perhubungan ke tempat lain. “Terhadap infrastruktur bandar udara atau pelabuhan yang sudah operasional juga kita tawarkan ke pihak-pihak lain, baik BUMN maupun swasta. Dengan ini sumber daya manusia dan anggaran pemeliharaan dan pembangunan Kementerian Perhubungan dapat dialihkan ke tempat-tempat lain,” katanya.
Sugihardjo menegaskan pembangunan dengan skema KPBU ini dipimpin dan dipantau langsung oleh Menteri Perhubungan. “Pembangunan dengan skema KPBU ini bagi Kementerian Perhubungan sangat strategis oleh karenanya langsung dipimpin dan dipantau oleh Pak Menteri, beliau memberi arahan agar segera diwujudkan. Beliau sendiri yang setiap dua minggu sekali meminta laporan mengenai progress kerjasama ini,” katanya.
Skema KPBU yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan disambut baik oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata. Selain itu, Wismana juga berharap agar kerjasama yang terjalin ini dapat terselenggara dengan lancar. “Kebutuhan tahun ini, kita hanya bisa dari APBN itu 41 persen, lainnya dari BUMN sebesar 22 persen dan sisanya 36 persen itu dari swasta. Karena itu saya sangat mengapresiasi Pak Sesjen untuk langsung masuk ke skema KPBU. Saya menyambut baik dan akan terus mendampingi. Mudah-mudahan akan terselenggara dengan lancar,” katanya. (son)
