JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Palang Merah Indonesia (PMI) mengandalkan dua unit helikopter ke Palu dan Donggala untuk menembus lokasi-lokasi bencana yang sulit dilalui melalui transportasi darat.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) mengatakan transportasi airport dan pelabuhan yang rusak sedang diperbaiki. Oleh karena itu, PMI menggunakan helikopter untuk membawa bantuan dan mengangkut korban di lokasi bencana.
“Bantuan difokuskan pada beberapa hal untuk segera diselesaikan seperti listrik, bahan bakar, juga nanti rehabilitas dan rekontruksi,” kata Jusuf Kalla usai menjadi pembicara utama pada peringatan HUT ke 14 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/10).
Dua unit helikopter itu adalah tipe Bolcow BO-105. Armada ini akan berangkat dari Hanggar Bukit Baruga, Makassar, Senin (1/10). Heli ini juga disebut sudah digubakan pada gempa Mentawai 2010 untuk menyalurkan bantuan.
JK menjelaskan PMI juga mengirimkan bantuan lain yang sesuai kebutuhan para pengungsi. “Sudah ada pengiriman air, obat-obatan, dokter, dan bahan lain yang dibutuhkan,” kata JK yang juga Wakil Presiden RI.
Untuk kebutuhan listrik, selain dari PMI, PLN juga segera mengirimkan genset dan bahan bakar untuk kebutuhan listrik. Sejumlah gardu induk listrik yang rusak, akan segera diperbaiki.
“Listrik baru mau kirim genset dan perbaikan gardu-gardu induk. Pasokan listrik sendiri ada dari Poso,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendorong agar pemerintah menetapkan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional karena dampak dari gempa dan tsunami itu dianggap sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Saya mendorong itu gempa dan tsunami di Palu dan Donggala sebagai bencana nasional,” tegas Oesman Sapta.
Dengan jumlah korban bencana meninggal dunia yang sudah mencapai 1.200 an lebih, Osman Sapta setuju perlunya penambahan anggaran bencana yang diambil dari APBN melalui status penetapan bencana nasional tersebut.
“Tambah aja enggak apa-apa kok. Kalau tambah untuk musibah itu hukumnya halal. Dan pemerintah itu mengerti sekali soal itu,” tegasnya.
Sementara untuk penanganan yang dilakukan pemerintah di Palu dan Donggala itu, ia enggan mencampurinya. “Saya tidak akan mencampuri lebih jauh, karena semua pihak bekerja keras untuk ini,” ujarnya. (har)
