JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menegaskan tidak akan memberikan sanksi terhadap kadernya di daerah yang membelot dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ke pasangan capres dan cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin untuk Pemilihan Presiden 2019.
“Tidak ada sanksi, saya sudah jelaskan barusan, bahwa memang ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus, mengingat di sana kader kami pun, seperti Papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi,” kata Ketua Divisi Advokasi Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahean di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9).
Sejumlah pengurus dan simpatisan kader Demokrat berkumpul di kediaman SBY berkaitan dengan perayaan HUT Partai Demokrat ke 17 yang diperingati tiap tanggal 9 September.
Penegasan menyusul pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, yang berbeda sikap dengan partainya. Lukas yang juga Gubernur Papua dan baru dilantik kembali untuk periode kedua kepemimpinannya menyatakan tetap mendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.
Ferdinand mengakui, untuk daerah dan kader tertentu di daerah, pihaknya memberikan dispensasi karena pertimbangan tertentu. Seperti di Papua, yang diakuinya hampir semua masyarakat mendukung Jokowi.
“Kami juga akan melakukan klarifikasi resmi kepada pihak-pihak yang dianggap, tapi memang ada juga daerah yang mendapat dispensasi khusus ya, karena kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok di sana,” kata Ferdinand.
Dispensasi dimaksud yaitu Demokrat lebih memilih menyelamatkan kader-kadernya untuk suksesi Pemilu Legislatif. Jangan sampai caleg-caleg Demokrat di Papua tidak dipilih karena Demokrat di Papua tidak mendukung Jokowi di sana.
“Kami hormati itu, jadi kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg karena garis politiknya harus utuh ya. Jadi ada dispensasi, nanti kami akan pikirkan formulanya seperti apa yang tepat. Tapi jangan meninggalkan dukungan kepada Pak Prabowo sebagai capres yang telah kami dukung secara resmi,” ungkapnya.
Kendati memberi kebebasan, Ferdinand memastikan rasio perimbangan suara kadernya yang membelot dari garis keputusan partai tidak besar. Perimbangan suaranya berkisar antara 41-49 persen hingga 52-48 persen.
“Hanya 4 provinsi yang memang signifikan, tinggi sekali kontranya, sekitar 30, 65 sampai 35 persen yang memang menghendaki mendukung Pak Jokowi,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengaku akan melakukan kalkulasi kembali untuk daerah-daerah seperti Papua dan juga Sulawesi Utara yang memang anomo masyarakatnya tinggi untuk mendukung capres Joko Widodo. (har)
