JAKARTA (Bisnis Jakarta) – MPR RI telah merekomendasikan agar visi dan misi calon kepala daerah (cakada) tidak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Visi misi itu menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada peringatan HUT MPR RI ke-75, 29 Agustus lalu, akan menjadi arah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berlandaskan pada riset dan inovasi nasional.
Terkait rekomendasi tersebut, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menggandeng MPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar Webinar Nasional pada Senin, (31/8). Webinar dengan tema “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Pemilu dan Pilkada”, menghadirkan narasumber, Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR), Tito Karnavian (Mendagri), Arif Budiman (Ketua KPU), Abhan (Ketua Bawaslu), Muhamad (Ketua DKPP). Pembahas dari penggiat Pemilu adalah Jery Sumampow dan Khoirunnisa Nur. Pengantar Diskusi oleh Alfitra Salaam (Ketua Umum AIPI) dan moderator diskusi Nur Hidayat Sardini (Ketua AIPI Semarang)
Melalui Webinar ini, diharapkan Rekomendasi MPR tentang visi dan misi Calon Kepala Daerah terintegrasi dengan Visi NKRI, dapat diimplementasikan secara substansi dan teknis oleh Penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait. “Rekomendasi MPR tersebut harus dimplemetasikan ke tataran teknis setelah mendapat penguatan atau masukan dari publik dan berdasarkan kajian akademis,” kata Sekjen AIPI Bernad Dermawan Sutrisno selaku ketua panitia pelaksana Webinar nasional. (grd)
