-
2000 Pelajar SD Di Depok Santap Telur dan Susu Gratis
DEPOK (Bisnis Jakarta) – Sebanyak 2000 telur dan susu dibagian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakui Gerakan Intensif Minum Susu dan…
Baca Lebih Lanjut » -
Tersangkut Kasus Korupsi, Dua Anggota MPR di PAW
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Dua anggota MPR/DPR Musa Zainuddin (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan Yudi Widiana (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)…
Baca Lebih Lanjut » -
Razia Selama Dua Pekan, Depok Terjunkan 100 Polantas
DEPOK (Bisnis Jakarta) – Beberapa pekan jelang bulan Ramadhan, Kepolisian menggelar Operasi Patuh Jaya 2018 serentak di seluruh Indonesia selama…
Baca Lebih Lanjut » -
Sudah 70 Persen, Bulan Juni DPRD Tangsel Pindah Gedung Baru
TANGSEL (Bisnis Jakarta) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) rencananya bulan Juni mendatang akan menempati…
Baca Lebih Lanjut » -
Novanto Divonis 15 Tahun, Partai Golkar Prihatin
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Terdakwa Setya Novanto, Selasa (24/4/2018) telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga…
Baca Lebih Lanjut » -
Jaksa Tak Persoalkan, Novanto Pikir-pikir
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Jaksa Penunut Umum (JPU) KPK tidak mempermasalahkan vonis penjara 15 tahun terhadap terdakwa Setya Novanto oleh…
Baca Lebih Lanjut » -
Novanto Divonis 15 Tahun Penjara
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Setya Novanto, terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) senilai Rp 5,9 triliun…
Baca Lebih Lanjut » -
Tingginya Elektabilitas Bakal Capres Ditentukan Prestasi Kerja
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – DPP PDI Perjuangan menyikapi hasil survei yang berbeda-beda terhadap elektabilitas tokoh nasional yang menjadi bakal calon…
Baca Lebih Lanjut » -
Melalui Aplikasi Pengaduan Warga Diklaim Cepat Teratasi
DEPOK (Bisnis Jakarta) – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok, mulai dari kepala dinas, camat, lurah, hingga staf. Diminta…
Baca Lebih Lanjut » -
Tunjukkan Keberpihakan, Pemda Bisa Keluarkan Kebijakan untuk Pengemudi Ojek Online
JAKARTA (Bisnis Jakarta) – Pemerintah mengakui ketidakpastian aturan karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan transportasi online, menyebabkan pengemudi…
Baca Lebih Lanjut »