Meski merasa plong memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga berakhir keanggotaan DPD periode 2014-2019 hingga akhir bulan ini, namun Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku masih ada yang mengganjal pada lembaga yang akan ditinggalkannya ini.
“Kewenamgannya belum cukup, sehingga selama ini seperti main petak umpet antara DPD RI dengan DPR RI. Tapi, itulah politik. Sementara tuntutan masyarakat sangat besar pada DPD RI,” katanya saat Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan DPD RI Periode 2014-2019 di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, (10/9).
Hadir di acara tersebut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Umum Partai Golkar merangkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Siswono Yudhohusodo, dan sejumlah senator DPD lainnya.
Menurut Oesman Sapta, kehadiran DPD merupakan kehendak rakyat dan amanat reformasi untuk kepentingan masyarakat di daerah, untuk mengawal serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta membawa dan menghadirkan gagasan serta aspirasi daerah ke tingkat nasional atau pemerintah pusat dalam proses pembentukan kebijakan. "Dalam fungsi pengawasan kita juga aktif melakukan seluruh tahapan proses pengawasan dan pelaksanaan undang-undang yang terkait kepentingan daerah, dana desa serta pelaksanaan otonomi daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, bahwa kehadiran DPD RI sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral parlemen di Indonesia mampu membahas isu-isu hangat di daerah menjadi suara di tingkat nasional. "Menurut saya Kehadiran DPD RI selain mampu membawa aspirasi dan permasalahan daerah di tingkat pusat, DPD RI juga mampu mendorong iklim investasi di daerah. Selain itu juga, pemerintah perlu kehadiran DPD RI untuk mengharmonisasi mensinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah agar sejalan dengan program dari pemerintah, untuk itulah perlu fungsi DPD diperkuat,” tukas Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Siswono Yudo Husodo melihat dalam DPD saya melihat melaksanakan tugas dengan baik dalam 5 tahun terakhir. "DPD RI sudah bekerja dengan sangat baik, kalaupun ada kesan kurang yang muncul hanya berkisar pada belum optimalnya kewenangan saja, DPD mewakili 34 provinsi daerah dan setiap periode generasi mempunyai tanggung jawab menciptakan sistem lebih baik untuk dilanjutkan ke sistem berikutnya, membangun sistem dilakukan sistemik terus menerus tanpa akhir, mewariskan ke generasi berikutnya menjadi lebih baik. Ke depan saya yakin yang sudah baik akan dilanjutkan oleh periode berikutnya lebih baru dan lebih segar lagi,” ujar mantan Menteri Perumahan Rakyat di era Orde Baru ini. (har)
